Halorakyat.id — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh jajaran anggota dewan dari berbagai fraksi. Sebelum pengesahan dilakukan, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan, menyampaikan laporan komprehensif mengenai hasil pembahasan yang telah dilakukan antara pihak legislatif dan eksekutif.
“Satu data adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa tata kelola, produsen data beragam dari kementerian hingga pemerintah desa, namun standarnya satu, metadata satu, kode referensi satu, data induknya satu,” ujar Ketua Panja RUU Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan.
Dalam pemaparannya, Sturman menjelaskan bahwa regulasi baru ini mencakup 20 bab dengan total 141 pasal. RUU ini dirancang untuk menjangkau seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menciptakan sinkronisasi data yang lebih efektif dan akuntabel di seluruh Indonesia.
Proses pengesahan ini diawali dengan persetujuan pada tingkat pertama yang dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah pada Senin (5/10/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah tercatat menyampaikan sebanyak 1.338 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) batang tubuh dan 829 DIM penjelasan sebagai bagian dari proses pendalaman materi RUU.
Poin-poin utama dalam undang-undang ini mencakup pengaturan Data Dasar Nasional yang dikuasai negara sebagai rujukan utama perencanaan pembangunan dan distribusi bantuan sosial. Selain itu, aturan ini memperkuat kelembagaan penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, menggantikan format badan sebelumnya dengan sifat yang lebih koordinatif, normatif, dan fasilitatif.
Regulasi ini juga mengatur pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa atau kelurahan. Hal ini mencakup pembentukan musyawarah data desa sebagai forum partisipatif untuk menyepakati data di tingkat lokal, sehingga akurasi data dapat dijamin dari akar rumput hingga tingkat nasional.
Dari sisi teknologi, undang-undang ini mengadopsi pemanfaatan infrastruktur digital modern termasuk teknologi blockchain dan kecerdasan artifisial. Penggunaan teknologi tersebut ditujukan untuk menjamin kedaulatan data nasional serta memastikan keterlacakan data tetap dalam pengawasan manusia yang ketat. Selain itu, keamanan data ditingkatkan melalui standar siber yang ketat, termasuk kewajiban pelaporan insiden keamanan paling lama 1×24 jam.
Terkait mekanisme penyelesaian sengketa, regulasi ini mengutamakan jalur non-litigasi dengan durasi mediasi maksimal 14 hari kerja yang dapat diperpanjang. Ketentuan pidana dan sanksi administratif juga telah dimasukkan untuk menjamin kepatuhan seluruh pihak dalam mengelola data, termasuk penghapusan bab larangan yang kini telah diformulasikan ke dalam ketentuan pidana.
Pemerintah diberikan waktu paling lama satu tahun sejak undang-undang ini disahkan untuk membentuk lembaga penyelenggara serta melakukan penyesuaian sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang kini ditingkatkan derajat hukumnya menjadi undang-undang guna memperkuat tata kelola informasi nasional secara berkelanjutan.
