Halorakyat.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tanggapan resmi terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Dalam responsnya, lembaga penyelenggara pemilu tersebut menekankan bahwa seluruh tahapan Pemilu 2024 secara hukum telah berakhir dengan dilantiknya pasangan calon terpilih.
Komisioner KPU, Idham Holik, merujuk pada ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf k dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai landasan argumennya. Menurutnya, regulasi tersebut secara eksplisit membatasi lingkup kerja KPU hingga fase pengucapan sumpah atau janji jabatan pasangan calon terpilih selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, KPU memandang tidak ada lagi pertanggungjawaban administratif yang dapat diminta setelah tahapan konstitusional tersebut tuntas.
“Tahapan pemilu 2024 lalu yang paling akhir adalah pelantikan atau pengucapan sumpah/janji calon atau pasangan calon terpilih sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf k UU No. 7 Tahun 2017,” tegas Idham Holik.
Idham menambahkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya, KPU senantiasa berpijak pada koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merujuk pada Pasal 3 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan KPU bekerja berdasarkan prinsip kepastian hukum. Dengan selesainya pelantikan, ia menilai tugas penyelenggaraan pemilu sudah tertunaikan sepenuhnya sesuai dengan mandat undang-undang.
Polemik ini bermula dari putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan permohonan warga bernama Subhan. Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan putusan judex facti sebelumnya dan menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah secara hukum. Surat keterangan tersebut merupakan instrumen yang digunakan sebagai bukti penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri saat pendaftaran calon wakil presiden pada tahun 2024 lalu.
Kasus ini awalnya bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Pada tingkat pertama, gugatan Subhan sempat dinyatakan tidak diterima oleh PTUN Jakarta, yang kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) pada tingkat banding. Namun, melalui upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung akhirnya memenangkan penggugat dan memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Sebelumnya, dalam rangkaian persidangan terkait sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, hakim juga sempat menyoroti ketiadaan bukti fisik ijazah SMA luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut. Putusan kasasi MA ini menambah catatan hukum baru bagi dokumen administratif yang pernah digunakan dalam kontestasi Pemilu 2024. Meski demikian, pihak KPU tetap bersikukuh bahwa tahapan pemilu telah ditutup secara hukum melalui prosesi pelantikan, sehingga kedudukan hukum dari dokumen tersebut tidak lagi memengaruhi status tahapan yang sudah selesai dilaksanakan.
