Halorakyat.id — Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong, memanggil para petinggi dari sepuluh perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Langkah tegas ini diambil pemerintah Singapura di gedung The Treasury pada Rabu (28/10/2026) sebagai upaya serius dalam menangani polusi kabut asap yang berdampak pada kesehatan warga negara mereka.
Dalam pertemuan singkat yang berlangsung kurang dari tiga puluh menit tersebut, Gan Kim Yong didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Senior K Shanmugam, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu, serta penasihat hukum senior Davinder Singh. Kehadiran perwakilan dari Kejaksaan Agung, Badan Lingkungan Nasional (NEA), dan Kementerian Hukum menunjukkan bahwa pemerintah Singapura menaruh perhatian serius terhadap kasus ini.
Sejumlah perusahaan besar yang tercatat hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Selain itu, Chairman dan CEO Golden Agri Resources, Franky Oesman Widjaja, turut hadir mewakili kepentingan Asia Pulp & Paper Company serta Asia Pulp & Paper Company (China).
Pemerintah Singapura menegaskan bahwa fenomena kabut asap bukanlah sekadar kejadian alam, melainkan dampak dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Guna memperkuat posisi hukum dalam penyelidikan, otoritas Singapura berencana mengajukan amendemen terhadap Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act pada sidang parlemen mendatang.
“Saya akan mengajukan amendemen Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya agar kerangka ini memiliki kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhinya akan dianggap melakukan tindak pidana. Kami akan menggunakan kewenangan kami untuk melindungi kesehatan warga Singapura,” tegas Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup, Grace Fu.
Menteri Senior K Shanmugam, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Keamanan Nasional, menyambut baik komitmen perusahaan untuk bekerja sama dalam proses penyelidikan. Para perusahaan diharapkan bersedia menjalani pemeriksaan independen yang mencakup evaluasi operasional, hubungan korporasi, hingga audit mendalam terhadap rantai pasok mereka. Langkah ini krusial untuk menentukan apakah terdapat kontribusi langsung dari aktivitas perusahaan terhadap titik-titik api di wilayah operasional mereka.
Lebih lanjut, pemerintah Singapura berkomitmen untuk menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia demi mencari pihak yang bertanggung jawab atas krisis kabut asap tersebut. Shanmugam menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang membahayakan keselamatan publik dan akan terus menggunakan instrumen regulasi yang dimiliki untuk memastikan akuntabilitas korporasi.
Sebagai respons atas pemanggilan tersebut, beberapa perusahaan seperti Asia Pulp & Paper dan Golden Agri Resources menyatakan kesiapan mereka untuk berkoordinasi penuh dengan pihak berwenang di Singapura. Penyelidikan ini diharapkan menjadi titik balik dalam penegakan hukum terkait polusi lintas batas yang selama ini sering menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Proses pemeriksaan independen nantinya akan menjadi tolok ukur kepatuhan perusahaan terhadap standar keberlanjutan yang berlaku. Bagi perusahaan yang menolak menunjuk pemeriksa independen atau tidak memberikan kerja sama yang transparan selama proses penyelidikan, pemerintah Singapura telah menyiapkan sanksi pidana yang ketat sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan warga negaranya dari paparan asap berbahaya.
