Halorakyat.id — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memimpin rapat koordinasi penting bersama perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Republik Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Pertemuan yang dilaksanakan pada Jumat, 16 Oktober 2026 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam rangka mendorong penciptaan nilai tambah dan meningkatkan penerimaan negara.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Setonterian, serta CEO Danantara Rosan Roeslani dan COO Danantara Dony Oskaria. Selain itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra dan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto juga turut hadir, bersama perwakilan dari Pertamina.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin yang menjadi lebih krusial mengingat dirinya baru menjabat sebagai Menteri Koordinator. Diskusi berfokus pada strategi kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Ini menjadi langkah awal dalam mengimplementasikan visi pemerintah untuk kemandirian ekonomi.
“Tadi kami melakukan rapat karena ini bicara Menko baru dan tadi saya lakukan rapat kordinasi dengan pimpinan DPR, Pak Dasco, Pak Rosan, sebagai Menteri Investasi, ada pak Dony kepala BP BUMN, ada pak Kapolri dan teman Pertamina. Rapat kordinasi biasa dalam rangka mendorong penciptaan nilai tambah dan bagaimana bisa meningkatkan PNBP dan devisa di era kondisi global yang tidak menentu,” terang Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak yang hadir untuk mencapai ketahanan energi nasional. Isu ketahanan energi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan pasokan dan harga energi global yang fluktuatif, serta komitmen terhadap transisi energi bersih. Sinergi lintas sektoral diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
Ia juga mengklarifikasi struktur organisasi terkait, menjelaskan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) secara definitif akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpinnya. Penempatan ini diharapkan dapat mempercepat proses investasi dan hilirisasi guna memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Permintaan dukungan tersebut, menurut Bahlil, mencakup berbagai aspek, termasuk penguatan kebijakan, regulasi, dan implementasi program-program strategis yang dapat menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi erat antara eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum dianggap esensial untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memastikan keberlanjutan pembangunan.
