Halorakyat.id — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menerima kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (9/10/2026). Pertemuan strategis kedua menteri kabinet ini difokuskan pada sinkronisasi kebijakan antara sektor energi dan penyediaan hunian bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas konsep inovatif pembangunan kawasan perumahan yang dilengkapi dengan infrastruktur jaringan gas bumi (jargas) serta sistem kelistrikan berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kawasan hunian yang lebih efisien dan ramah lingkungan di masa depan.
“Tadi kita membahas tentang konsep pembangunan perumahan yang akan memakai jaringan gas dan listrik yang berbasis PLTS di beberapa kawasan yang akan dikembangkan oleh Pak Menteri Perumahan,” ujar Bahlil Lahadalia yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Maruarar Sirait menambahkan bahwa konsep hunian terintegrasi energi ini direncanakan untuk diterapkan pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kawasan industri. Fokus utama dari kebijakan ini adalah bagaimana mempercepat penyediaan rumah bagi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan energi serta efisiensi biaya operasional bagi penghuninya.
Saat ini, pemerintah sedang mengintensifkan penyusunan regulasi serta kajian teknis yang diperlukan untuk merealisasikan rencana tersebut. Menurut Maruarar, sinergi dengan para investor menjadi kunci agar desain kawasan perumahan dapat direncanakan secara matang sejak awal pembangunan. Ia meyakini bahwa langkah ini akan memberikan lompatan besar dalam pemenuhan target kebutuhan rumah nasional.
Lebih lanjut, Maruarar memaparkan bahwa terdapat sejumlah lokasi yang kini diproyeksikan sebagai proyek percontohan, di antaranya wilayah Maluku Utara, Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten Bekasi. Khusus untuk kawasan Bekasi, pemerintah akan memanfaatkan lahan hibah seluas 30 hektar dari pihak swasta, yakni Lippo Group, untuk dikembangkan sebagai perumahan terpadu.
Pembangunan di lokasi percontohan tersebut nantinya akan didukung oleh pendanaan melalui skema yang diarahkan oleh Presiden, dengan melibatkan dukungan dari badan pengelola investasi pemerintah, Danantara. Diharapkan, pelibatan berbagai pemangku kepentingan ini mampu mengakselerasi proses pembangunan perumahan di berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat secara lebih cepat dan efisien.
