Halorakyat.id — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) baru saja merilis hasil survei terkait kinerja para menteri dalam kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam laporan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ditempatkan sebagai menteri dengan penilaian kinerja terburuk oleh para responden.
Survei ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni mulai 15 September hingga 9 Oktober 2026. Data dikumpulkan dari total 1.142 responden yang terdiri dari kalangan ahli di bidang masing-masing serta masyarakat umum. Metodologi yang diterapkan melibatkan analisis pemeringkatan kinerja kabinet dengan pendekatan berbeda antara pakar dan warga untuk memastikan objektivitas data yang diperoleh.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Bahlil Lahadalia memperoleh skor sebesar -159, sementara Natalius Pigai menyusul tipis dengan perolehan skor -158. Pendekatan bagi responden masyarakat dilakukan melalui teknik non-probability sampling via Meta Ads yang dilengkapi dengan sistem pembobotan, sedangkan para ahli dijangkau menggunakan metode snowball sampling agar responden yang terpilih benar-benar memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan dengan isu kebijakan publik.
Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Mekeng, memberikan pembelaan keras. Ia menuding bahwa lembaga riset yang bersangkutan memiliki agenda tersendiri yang mungkin tidak objektif dalam menilai kapasitas kerja para menteri, khususnya terkait posisi yang dipegang oleh Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
“Iya mungkin mereka punya agenda tersendiri dan belum tentu mereka kalau dikasih jabatan seperti yang dipegang oleh Pak Bahlil mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Bahlil,” ujar Melchias Mekeng.
Mekeng menegaskan bahwa teori yang dipelajari di bangku pendidikan tidak selalu selaras dengan kompleksitas tantangan nyata di lapangan. Ia menilai kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM selama ini sudah sangat baik dalam menjaga stabilitas sektor energi nasional, termasuk dalam upaya mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif.
Selain menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga BBM, Mekeng juga menyoroti langkah konkret Bahlil dalam mengatur sektor minerba. Menurutnya, Bahlil telah berupaya mencegah terjadinya monopoli oleh pelaku usaha besar dan mewajibkan keterlibatan pengusaha lokal dalam setiap kegiatan bisnis di lapangan. Langkah tegas ini dianggap sebagai bentuk penertiban terhadap pelaku bisnis yang tidak menjalankan operasionalnya dengan semestinya.
Lebih lanjut, Mekeng menyebut bahwa Bahlil memiliki inisiatif yang kuat dalam mencari solusi atas tantangan ketersediaan BBM di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk krisis di Selat Hormuz. Upaya-upaya tersebut, menurut pandangan pihak Golkar, menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang nyata dalam mengelola kementerian strategis di tengah berbagai hambatan internasional yang menantang kondisi domestik Indonesia.
