Halorakyat.id — Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp319 triliun, atau setara dengan 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan perubahan dibandingkan posisi defisit pada Agustus 2026 yang berada di level 0,93 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya di angka 1,55 persen. Keseimbangan primer dalam periode ini tercatat masih mengalami surplus sebesar Rp125,5 triliun.
Pendapatan negara hingga akhir September 2026 telah terkumpul sebesar Rp2.341,5 triliun, yang merepresentasikan 74,2 persen dari target APBN tahun berjalan. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat 24,1 persen secara tahunan, serta kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh signifikan sebesar 41,7 persen menjadi Rp492,3 triliun. Lonjakan PNBP tersebut terutama ditopang oleh setoran surplus dari Bank Indonesia senilai Rp55 triliun dan upaya penertiban kawasan hutan yang lebih optimal.
Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran mencatatkan kenaikan sebesar 19 persen secara tahunan. Peningkatan ini dipicu oleh besarnya pembayaran subsidi serta kompensasi energi kepada PLN dan Pertamina yang mencapai Rp376,8 triliun, atau melonjak 54 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari tingginya volume konsumsi BBM bersubsidi yang naik 9,1 persen serta pupuk yang meningkat 15,7 persen sepanjang tahun 2026.
Pemerintah juga merealisasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp153,2 triliun. Dalam upaya menjaga stabilitas kesehatan masyarakat, pemerintah turut menyuntikkan dana sebesar Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan guna menutupi defisit operasional. Terkait anggaran Badan Gizi Nasional untuk tahun 2026, pemerintah memutuskan melakukan penyesuaian dengan memangkas pagu dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
“Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk memangkas sisa anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen dan membekukan pengeluaran non-esensial hingga akhir tahun agar defisit fiskal tetap berada di bawah batas legal 3 persen terhadap PDB,” tegas Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Instruksi pemangkasan anggaran tersebut tertuang dalam surat edaran yang mewajibkan kementerian dan lembaga menyampaikan usulan efisiensi paling lambat pada 16 Oktober 2026. Meski ada kebijakan pengetatan, pemerintah memastikan bahwa layanan publik tidak akan terganggu dan fokus utama tetap pada pencapaian target prioritas yang telah ditetapkan presiden. Pemerintah sendiri tetap mempertahankan target defisit tahun 2026 di angka 2,85 persen terhadap PDB.
Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global, termasuk fluktuasi harga minyak mentah Indonesia yang rata-rata mencapai 91,9 dolar AS per barel hingga September 2026, serta nilai tukar rupiah yang masih tertekan di kisaran 17.449 per dolar AS. Di sisi lain, pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto telah mencapai 62,2 persen dari target tahunan. Kementerian Keuangan menegaskan kesiapan untuk melakukan lelang SBN reguler dan ritel di kuartal keempat guna memastikan kebutuhan pembiayaan terpenuhi sesuai kondisi pasar.
Selain perkembangan fiskal nasional, dinamika sektor korporasi juga menjadi sorotan pasar. Rumor mengenai potensi penjualan PT Kideco Jaya Agung oleh Indika Energy dengan valuasi di atas 1 miliar dolar AS terus berkembang, dengan sejumlah nama besar seperti Bumi Resources dan Rio Tinto dikaitkan sebagai calon pembeli. Hingga saat ini, pihak-pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai kepastian transaksi tersebut.
Perubahan kepemilikan saham juga terjadi di Bayan Resources, di mana Low Tuck Kwong dan Elaine Low telah menyelesaikan penjualan 30,25 persen saham kepada PT Jhonlin Baratama senilai total Rp26,1 triliun. Di sektor energi lainnya, Bhineka Inovasi Ketahanan Energi melalui anak usahanya melakukan akuisisi 72 persen saham PT Berau Usaha Mandiri untuk memperluas portofolio tambang di Kalimantan Timur. Aksi korporasi ini menunjukkan tren diversifikasi usaha yang masih berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Sementara itu, Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi jajaran direksi dengan menunjuk Thomas Sugiarto Oentoro sebagai direktur utama menggantikan Glenny Kairupan. Perusahaan maskapai pelat merah tersebut juga melakukan efisiensi dengan menghapus posisi wakil direktur utama dan menambah jabatan direktur komersial untuk memperkuat strategi operasional ke depan. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya penyehatan kinerja perusahaan yang terdampak tantangan industri penerbangan global.
