Halorakyat.id — Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai penyediaan anggaran insentif sebesar Rp 1 triliun bagi pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjelasan ini diberikan untuk meluruskan persepsi publik bahwa dana tersebut merupakan hadiah khusus yang hanya ditujukan untuk kesuksesan program makan bergizi tersebut.
Sebelumnya, sempat beredar kabar yang menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengalokasikan dana triliunan rupiah sebagai bentuk apresiasi bagi daerah yang berprestasi dalam menjalankan kebijakan strategis nasional. Hal ini memicu anggapan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan kantong anggaran baru yang secara eksklusif berfokus pada evaluasi implementasi program MBG di tingkat lokal.
Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Ariandi Putra, menegaskan bahwa dana sebesar Rp 1 triliun tersebut sebenarnya adalah insentif fiskal yang sudah diatur dalam mekanisme penghargaan pemerintah pusat. Dana tersebut dikelola melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh, bukan sekadar anggaran yang baru dibentuk untuk program MBG.
“Sebagaimana telah dijelaskan Kepala Badan Gizi Nasional, insentif fiskal merupakan mekanisme apresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan prestasi,” ujar Ariandi Putra dalam keterangannya.
Ariandi merincikan bahwa terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan kelayakan pemerintah daerah dalam menerima insentif fiskal tersebut. Beberapa poin penilaian mencakup keberhasilan daerah dalam mengendalikan inflasi, upaya nyata dalam penurunan angka kemiskinan, serta efektivitas program penurunan stunting di wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga menilai performa daerah dalam menekan angka pengangguran dan menciptakan inovasi dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemberian dana insentif fiskal ini didasarkan pada akumulasi prestasi daerah dalam mengelola berbagai sektor krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis, Ariandi mengungkapkan bahwa dukungan serta peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini rencananya baru akan dimasukkan sebagai indikator tambahan. Hal tersebut diproyeksikan mulai berlaku pada tahun 2027 mendatang sebagai bagian dari perluasan kriteria penilaian kinerja daerah.
“Artinya, MBG bukan satu-satunya indikator yang menentukan pemberian insentif,” tegas Ariandi Putra.
Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pemerintah daerah dan masyarakat mengenai tata kelola keuangan negara. Pemerintah pusat tetap mendorong sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar program-program strategis nasional dapat berjalan beriringan dengan perbaikan indikator ekonomi makro di daerah.
Langkah klarifikasi ini juga bertujuan agar pemerintah daerah tetap fokus pada peningkatan kinerja di berbagai sektor pelayanan publik secara berimbang. Implementasi program Makan Bergizi Gratis dipandang sebagai salah satu pilar penguatan sumber daya manusia, namun pencapaian target pembangunan lainnya tetap menjadi prioritas dalam penilaian kinerja fiskal nasional.
