Halorakyat.id — Saksi Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho mengungkapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pernah memintanya agar uang yang diterima dari pengusaha Tan Kian “didinginkan” terlebih dahulu. Pengakuan tersebut disampaikan Ferry saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie Adriansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum mendalami komunikasi antara Ferry dengan Febrie terkait pengurusan uang yang diperoleh dari Tan Kian. Jaksa mengonfirmasi apakah mantan pejabat kejaksaan tersebut memang pernah menyampaikan pesan agar aliran uang tersebut didinginkan setelah berada dalam penguasaan saksi, yang kemudian dibenarkan secara tegas oleh Ferry.
Ketika diminta menjelaskan pemahamannya mengenai frasa instruksi tersebut di hadapan majelis hakim, Ferry membeberkan bahwa maksud perkataan Febrie adalah menahan atau mengendapkan uang tersebut untuk sementara waktu.
“Didinginkan itu maksudnya dibiarkan dulu sampai keadaan tenang,” kata Ferry di persidangan.
Jaksa penuntut umum lantas mendalami lebih jauh perihal bagaimana saksi bisa langsung menyimpulkan bahwa kata “didinginkan dulu” merupakan perintah untuk menunda penggunaan uang hingga kondisi aman. Ferry menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut murni berdasarkan pemahamannya pribadi dari pola komunikasi yang terjalin selama mereka berhubungan.
Dalam pemeriksaan mendalam tersebut, tim jaksa juga mengurai seluruh rangkaian komunikasi dan koordinasi intensif antara Ferry dan Febrie. Ferry mengakui telah melaporkan setiap perkembangan perkara tersebut kepada Febrie sejak tahap awal penanganan, mulai dari saat Tan Kian mendatangi dirinya untuk meminta bantuan hukum dan pengawalan perkara.
Pelaporan bertahap itu mencakup proses ketika muncul nominal uang yang diminta hingga kesanggupan dari pihak Tan Kian untuk menyerahkan dana tersebut. Saksi mengaku terus menyampaikan pembaruan informasi kepada Febrie tanpa ada proses yang terlewatkan.
Lebih lanjut, Ferry mengonfirmasi bahwa penyerahan uang setelah diterima dari Tan Kian hingga diteruskan kepada Nurman Herin juga selalu dilaporkan secara berkala. Jaksa penuntut umum pun memastikan kebenaran alur laporan lengkap tersebut dari awal hingga akhir, yang kembali diakui oleh saksi di hadapan majelis hakim.
Kasus yang mendudukkan Febrie Adriansyah di kursi terdakwa ini bermula dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada pertengahan Oktober 2026. Jaksa mendakwa mantan pejabat tinggi kejaksaan tersebut menerima uang hasil tindak pidana korupsi dengan akumulasi nilai mencapai Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS.
Menurut konstruksi hukum penuntut umum, seluruh penerimaan dana fantastis tersebut terjadi sepanjang rentang waktu 2020 hingga Juli 2026. Aliran dana haram tersebut ditengarai berkaitan erat dengan jabatan strategis yang diemban Febrie, baik saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus maupun ketika memegang posisi puncak sebagai Jampidsus.
Jaksa menegaskan dalam dakwaannya bahwa terhadap seluruh penerimaan uang yang berjumlah ratusan miliar rupiah dan ratusan ribu dollar AS tersebut, terdakwa Febrie mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa asal-usul dana berasal dari perbuatan pidana korupsi.
Salah satu poin penerimaan utama yang disoroti dalam surat dakwaan adalah dana sebesar 5 juta dollar Singapura atau setara dengan Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Penyerahan dana raksasa ini diduga diterima oleh Febrie melalui perantara Ferry dan ditengarai berkaitan langsung dengan penanganan perkara dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya.
Tidak hanya itu, jaksa penuntut umum juga mengungkap skema penerimaan gratifikasi dan TPPU dalam bentuk kepemilikan saham. Terdakwa diduga menerima saham senilai Rp 14 miliar milik Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses, yang dialihkan melalui perantara Ferry dengan memanfaatkan entitas PT Tompotika Mulia Abadi.
Rangkaian penerimaan lainnya yang diuraikan dalam dakwaan mencakup pengucuran dana sebesar Rp 20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi selaku Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada. Penyerahan ini menambah daftar panjang dugaan aliran dana tidak sah yang masuk ke lingkaran terdakwa.
Berdasarkan penelusuran penyidik, terdakwa Febrie juga didakwa menerima dana sebesar Rp 60 miliar beserta aset berupa tanah dan bangunan secara bersama-sama dengan Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry. Aset tersebut diperoleh dari Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa serta Heri Janto selaku direktur utama perusahaan tersebut.
Penuntut umum menambahkan bahwa terdakwa juga disinyalir menerima aliran uang tambahan sebesar Rp 203,4 miliar dari berbagai pihak lain yang masih berkaitan erat dengan jajaran perkara korupsi yang ditangani oleh jajaran kejaksaan di bawah kewenangannya.
Guna menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut, terdakwa disinyalir menjalankan berbagai modus tindak pidana pencucian uang. Harta hasil kejahatan ditempatkan pada sejumlah rekening bank atas nama pihak lain, disetor sebagai modal usaha pada perusahaan-perusahaan afiliasi, hingga dibelikan aset properti berupa tanah dan bangunan.
Selain aset fisik, dana hasil tindak pidana tersebut juga dialokasikan untuk pembelian kendaraan bermotor, logam mulia berupa emas, serta ditukarkan ke dalam berbagai mata uang asing untuk mempersulit pelacakan oleh aparat penegak hukum.
Atas keseluruhan perbuatan penyembunyian dan penyamaran aset hasil kejahatan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa Febrie Adriansyah melanggar ketentuan Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
