Halorakyat.id — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat ini sedang melakukan penelaahan mendalam terhadap permohonan perlindungan yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permohonan pelindungan tersebut resmi diproses oleh pihak LPSK sejak 6 November 2026 dan hingga kini terus berjalan seiring koordinasi intensif bersama tim penyidik kepolisian yang menangani kasus tersebut.
Proses penelaahan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh aspek keamanan dan keselamatan para saksi terpantau dengan baik selama proses penegakan hukum berlangsung. LPSK bersama penyidik mencermati setiap detail potensi risiko serta urgensi dari keterangan yang dimiliki oleh masing-masing saksi dalam pengungkapan kasus penyadapan ini.
Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa langkah penelaahan permohonan ini mengacu secara eksplisit pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Evaluasi yang dilakukan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari bobot atau nilai pentingnya kesaksian yang diberikan, tingkat ancaman nyata maupun potensi tekanan yang dihadapi, hingga situasi khusus serta kerentanan yang dialami oleh para saksi maupun korban.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Ketua LPSK Achmadi dalam keterangannya di Jakarta.
Achmadi menambahkan bahwa pihak LPSK juga terus mencermati kerentanan para saksi dan bentuk pelindungan yang paling sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain enam saksi yang permohonannya sedang diproses, LPSK membuka peluang adanya penambahan jumlah saksi lain yang mengajukan pelindungan hukum apabila proses penyidikan perkara ini terus berkembang dan memunculkan kebutuhan pelindungan baru.
Perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional ini sebelumnya telah berlanjut ke tahap penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Dalam penanganan kasus tersebut, penyidik Polri telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Tiga dari empat tersangka tersebut saat ini sudah menjalani masa penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, tersangka Irjen Slamet Uliandi belum dilakukan penahanan oleh penyidik karena kondisi kesehatannya yang masih memerlukan perawatan akibat riwayat penyakit stroke.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, aksi penyadapan secara tidak sah tersebut terindikasi telah berlangsung sejak tahun 2025. Perkembangan penanganan perkara ini juga berdampak pada dinamika jabatan publik, di mana Presiden Prabowo Subianto telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 4 November 2026.
Hingga saat ini, tim penyidik kepolisian telah mengumpulkan keterangan dari setidaknya 13 orang saksi guna memperkuat bukti hukum dalam berkas perkara. Para saksi yang telah dimintai keterangannya terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk ahli hukum pidana, ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE), serta sejumlah anggota kepolisian yang berkaitan langsung dengan alur perkara tersebut. LPSK memastikan akan terus mengawal penanganan kasus ini agar seluruh saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa ancaman maupun intimidasi.
