Halorakyat.id — Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (21/10/2026) di Jakarta melontarkan peringatan keras kepada negara-negara yang kerap menghina Indonesia terkait insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan ancaman akan membuka identitas perusahaan-perusahaan asing yang terlibat dalam bencana lingkungan tersebut. Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan bertindak biasa-biasa saja dalam menanggulangi karhutla kali ini, terutama jika bukti keterlibatan korporasi sudah jelas. Ia memastikan bahwa izin seluruh perusahaan yang terbukti melanggar dan menyebabkan karhutla akan dicabut sebagai bentuk sanksi tegas.
“Dan bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan,” tegas Prabowo dalam sidang kabinet paripurna.
Prabowo menjelaskan bahwa hasil penyelidikan di lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa fenomena karhutla di Indonesia bukan semata-mata terjadi secara alamiah. Menurutnya, ada campur tangan manusia yang signifikan dalam banyak kasus kebakaran hutan, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti.
Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan berbagai lembaga negara, termasuk Kementerian Kehutanan, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan lembaga Intelijen, untuk bekerja sama menyelidiki korporasi-korporasi yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Ia juga menyoroti laporan dari masyarakat yang kerap menangkap oknum-oknum yang sengaja melakukan pembakaran hutan.
Prabowo menggolongkan tindakan sengaja membakar hutan sebagai “terorisme lingkungan” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Ia menegaskan bahwa aksi semacam itu membahayakan kesehatan jutaan rakyat Indonesia dan tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah berkomitmen untuk menangani masalah ini secara masif dan mengusut tuntas hingga ke akarnya.
Di tengah berlangsungnya sidang kabinet paripurna yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga terlihat hadir. Kehadiran Nusron menjadi sorotan publik mengingat ia sebelumnya telah dua kali absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk.
Nusron, yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam, tampak duduk di bagian belakang ruang sidang, berdekatan dengan sejumlah pejabat tinggi lainnya seperti Menaker Yassierli, Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi. Namun, kehadirannya saat memasuki Istana tidak terpantau oleh awak media yang telah menunggu.
Berdasarkan catatan, Nusron Wahid dipanggil pertama kali oleh KPK pada Rabu (7/10/2026), namun ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal kementerian. Panggilan kedua kemudian dilayangkan pada Kamis (15/10/2026), tetapi Nusron kembali tidak memenuhi panggilan tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, pada Jumat (16/10/2026) membenarkan bahwa Nusron telah mengirimkan surat penundaan pemeriksaan pada Rabu (14/10/2026). Taufik menjelaskan, ketidakhadiran Nusron pada panggilan kedua disebabkan oleh agenda perjalanan dinas ke luar negeri, yakni ke Malaysia, setelah sebelumnya pada panggilan pertama beralasan adanya agenda yang berbarengan.
Sikap tegas Presiden Prabowo dalam menangani karhutla menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk kabut asap. Penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.
Sementara itu, kehadiran Nusron Wahid dalam sidang kabinet setelah dua kali absen dari panggilan KPK memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas dan koordinasi antara agenda pemerintahan dan proses hukum. Meskipun demikian, pihak Imigrasi telah mengonfirmasi kepulangan Nusron ke Tanah Air, menandakan bahwa ia kini berada di Indonesia. Kasus yang melibatkan dirinya di KPK akan terus menjadi perhatian publik dan media.
