Halorakyat.id — Mahkamah Agung (MA) secara resmi telah mengabulkan permohonan uji pendapat yang diajukan oleh DPRD Gowa terkait pemberhentian jabatan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Putusan ini menandai babak baru dalam dinamika politik di Kabupaten Gowa, menyusul serangkaian proses hukum yang sebelumnya telah berjalan di tingkat daerah. Menanggapi keputusan tersebut, Sitti Husniah Talenrang menyatakan keberatan dan menduga adanya unsur kesengajaan atau sabotase dalam proses administratif yang seharusnya melindunginya secara hukum.
Dugaan sabotase tersebut, menurut Husniah, berkaitan erat dengan surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai hak uji pendapat yang sedianya ditujukan kepada dirinya selaku kepala daerah. Surat tersebut seharusnya menjadi instrumen penting bagi Husniah untuk menyampaikan tanggapan resmi serta pembelaan atas usulan pemakzulan yang digulirkan oleh DPRD Gowa. Namun, ia mengaku tidak pernah menerima dokumen krusial tersebut hingga putusan MA keluar dan diketahui publik.
“Ada upaya sabotase yang dilakukan terhadap surat yang dikirimkan kepada saya untuk menyampaikan hak saya kepada MA. Tentunya sabotase itu dilakukan melalui pos,” tegas Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
Husniah menjelaskan bahwa hilangnya surat tersebut secara misterius telah mencederai hak konstitusionalnya dalam menanggapi tuntutan pemberhentian yang diajukan DPRD. Pihaknya berencana menindaklanjuti temuan ini dengan mengirimkan surat resmi kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri untuk menuntut klarifikasi atas kegagalan penyampaian surat tersebut. Langkah hukum lebih lanjut, termasuk keterlibatan tim kuasa hukum, akan dilakukan guna memastikan transparansi dalam proses yang dinilai janggal oleh pihaknya.
Di tengah situasi ini, Husniah menyoroti kondisi iklim politik di Kabupaten Gowa yang dinilai sudah tidak sehat dan cenderung merugikan masyarakat luas. Menurutnya, konflik yang berlarut-larut ini telah mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan serta efektivitas pelayanan publik di daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan adanya gangguan pelayanan yang berpotensi merugikan kepentingan warga, seraya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh dinamika politik yang terjadi saat ini.
Selain menghadapi proses pemakzulan, Sitti Husniah Talenrang saat ini juga tengah terjerat dalam kasus hukum lain di tingkat nasional. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang sedang ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pungutan liar yang melibatkan empat klaster pengurusan izin, mulai dari sektor perizinan minimarket hingga proyek pembangunan perumahan di wilayah Gowa.
Meskipun sedang menghadapi badai persoalan hukum yang bertubi-tubi, Husniah menyatakan komitmennya untuk tetap menghargai seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia berjanji akan menyerahkan segala teknis hukum dan pembelaan terkait kasus pemakzulan maupun dugaan gratifikasi kepada tim penasihat hukumnya. Sementara itu, pihak kepolisian terus mendalami bukti-bukti terkait praktik pungli yang disinyalir melibatkan otoritas daerah tersebut, seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan saksi-saksi terkait.
