Halorakyat.id — Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyoroti dinamika geopolitik global yang kian memanas, termasuk ambisi Amerika Serikat yang dinilai ingin menguasai Selat Hormuz dan melakukan serangan ke negara lain. Situasi ini dinilai berdampak langsung terhadap kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan dalam acara Investor Daily Summit 2026 yang berlangsung di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/10/2026).
Perkembangan geopolitik internasional saat ini tidak dapat dipisahkan dari perumusan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Ketegangan yang terjadi antarnegara adidaya turut memengaruhi kelancaran arus perdagangan internasional serta memicu fluktuasi harga komoditas penting di pasar global.
“Nah, yang seru hari-hari ini adalah dunia kita ini lagi seru geopolitik. Amerika punya tujuannya sendiri ingin menguasai Selat Hormuz, menyerang negara lain. Di belahan dunia yang lain juga melihat di Eropa juga masih terus terjadi ketegangan,” ujar Suahasil Nazara.
Ketegangan geopolitik yang terus berlanjut tersebut pada akhirnya mendorong terjadinya fragmentasi dalam perdagangan dunia. Fragmentasi ini menjadi tantangan serius karena hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan barang dan jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Di tengah tekanan ekonomi global yang semakin berat akibat konflik bersenjata dan kebijakan proteksionisme sejumlah negara, kondisi perekonomian serta postur fiskal Indonesia diklaim masih menunjukkan ketahanan yang relatif kokoh. Ketangguhan ini tercermin secara jelas dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini yang sukses mencapai level 5,29 persen.
Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut tercatat jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan performa mayoritas negara anggota G20 lainnya, di mana hanya India yang mampu mencatatkan pertumbuhan di atas Indonesia. Selain itu, stabilitas moneter dalam negeri juga terjaga dengan baik, terlihat dari tingkat inflasi nasional yang berada di kisaran 3,28 persen, sebuah angka yang dinilai cukup moderat di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah Indonesia pun terus merumuskan langkah-langkah taktis untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi secara mandiri guna meminimalkan risiko ketergantungan terhadap rantai pasok luar negeri yang rentan terganggu. Kendati demikian, keterlibatan aktif dalam perdagangan internasional membuat struktur perekonomian nasional tetap tidak terhindarkan dari dampak fluktuasi harga barang dan komoditas utama di pasar global.
Salah satu dampak paling krusial yang diwaspadai adalah lonjakan harga minyak mentah dunia yang secara langsung dapat memicu kenaikan harga bahan bakar minyak di dalam negeri. Demi melindungi daya beli masyarakat luas serta menjaga agar roda perekonomian domestik tidak mengalami perlambatan, pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi di pasaran.
Keputusan untuk menahan harga energi bersubsidi tersebut tentu tidak bebas dari konsekuensi keuangan, karena secara langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selisih harga keekonomian minyak dunia yang tinggi dengan harga jual eceran di dalam negeri harus ditutup sepenuhnya oleh pemerintah melalui alokasi dana subsidi dan kompensasi energi yang bersumber dari kas negara.
Pembiayaan subsidi ini pada dasarnya ditopang oleh kontribusi wajib pajak serta penerimaan negara lainnya yang dikumpulkan dari berbagai sektor produktif. Mekanisme pengelolaan keuangan negara ini menjadi cerminan nyata dari sistem gotong royong nasional, di mana pendapatan negara dialokasikan kembali untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi.
“Yang menanggung adalah orang yang bayar pajak, yang membayar pendapatan negara. Pendapatan negara dipakai untuk menutup selisih subsidi tersebut. Jadi sebenarnya kita saling bergotong-royong, tapi melalui APBN. Ini yang menjadi tugas dari APBN supaya kita terus lakukan,” pungkas Suahasil Nazara.
Melalui pengelolaan APBN yang fleksibel namun tetap akuntabel, pemerintah berkomitmen untuk terus meredam guncangan eksternal agar tidak langsung membebani masyarakat luas. Ke depan, kewaspadaan terhadap perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah dan Eropa akan terus ditingkatkan guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
