Halorakyat.id — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta pemerintah membatalkan rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan tersebut dinilai tidak efisien, berpotensi menambah beban finansial pegawai, serta tidak memberikan nilai tambah bagi tata kelola keuangan negara.
Deddy menilai mekanisme pembagian gaji pegawai negeri sipil melalui wadah koperasi justru berisiko memicu berbagai kendala teknis dan biaya operasional baru. Selama ini, para pegawai dapat mengambil hak keuangan mereka secara bebas melalui jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) bank pemerintah tanpa kendala berarti.
blockquote>“Dengan menyalurkan gaji melalui Kopdes maka akan terjadi inefisiensi karena timbulnya biaya-biaya baru yang pada akhirnya akan menjadi beban para ASN,” ujar Deddy Sitorus.
Ia menambahkan bahwa skema baru ini akan memaksa ASN mengorbankan waktu dan biaya ekstra hanya untuk mencairkan gaji di lokasi koperasi. Selain itu, aspek akuntabilitas dan keamanan sistem keuangan di tingkat desa juga menjadi sorotan serius Komisi II DPR RI.
Menurut Deddy, penggabungan rekening penyaluran gaji pegawai dengan rekening operasional usaha koperasi rentan menimbulkan kebingungan administrasi. Koperasi desa juga dituntut melakukan pembaruan perangkat lunak akuntansi yang memerlukan dana tidak sedikit, di samping adanya potensi risiko penggelapan dana jika sistem belum siap.
Atas pertimbangan tersebut, DPR mendorong agar sistem pembayaran gaji ASN tetap mempertahankan pola lama yang sudah berjalan stabil. Pemerintah diharapkan terus memanfaatkan fasilitas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD) langsung ke rekening masing-masing pegawai.
blockquote>“Berharap agar pemerintah membatalkan usulan penyaluran gaji ASN melalui kopdes karena tidak menghasilkan nilai tambah. Yang akan terjadi justru potensi kekacauan yang akan jadi beban banyak orang,” tegas Deddy Sitorus.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengonfirmasi bahwa penyaluran gaji ASN melalui KDKMP ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026. Kementerian Koperasi telah mengajukan usulan anggaran ke Kementerian Keuangan sebagai bagian dari program perluasan cakupan layanan keuangan koperasi desa.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi turut menegaskan bahwa pelibatan koperasi dalam penyaluran dana gaji serta pensiun ASN bukan ditujukan untuk menggantikan peran BPD. Langkah ini dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan melalui kelembagaan koperasi.
Di sisi lain, dinamika pemerintahan di Jakarta juga diwarnai agenda kunjungan internasional dari pimpinan organisasi dunia. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres resmi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu malam untuk memulai kunjungan kerja selama tiga hari.
Kedatangan Sekjen PBB disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir bersama Plt Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Denny Abdi dan Perwakilan PBB untuk Indonesia Gita Sabharwal dengan penghormatan kenegaraan.
Agenda utama Guterres selama di Indonesia meliputi pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto guna membahas penguatan kerja sama dalam sistem multilateralisme global. Selain pertemuan tingkat tinggi, Sekjen PBB dijadwalkan meninjau Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI).
Dalam kunjungan ke PMPP TNI, Guterres akan menyapa langsung prajurit TNI yang disiapkan untuk misi pemeliharaan perdamaian di Republik Afrika Tengah di bawah bendera MINUSCA. Ia juga dijadwalkan meletakkan karangan bunga untuk memberikan penghormatan kepada 50 personel penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat bertugas, serta menyampaikan pidato penting mengenai masa depan multilateralisme di Kementerian Luar Negeri.
Sementara itu, suasana sukacita menyelimuti jajaran pemerintahan seiring peringatan hari ulang tahun ke-75 Presiden RI Prabowo Subianto yang jatuh pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyampaikan ucapan selamat dan doa khusus melalui media sosial.
Titiek mendoakan agar Presiden Prabowo senantiasa dilimpahkan kesehatan, umur panjang, serta bimbingan dari Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara. Momen perayaan ulang tahun Kepala Negara yang lahir pada 17 Oktober 1951 ini juga mendapat apresiasi luas dari berbagai lapisan masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas nama Presiden Prabowo atas seluruh doa, ucapan selamat, dan dukungan yang diberikan masyarakat serta para tokoh nasional. Pemerintah berharap momentum ini semakin mempererat kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia.
