Halorakyat.id — Posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi tantangan yang semakin berat di parlemen menyusul polemik putusan hukum yang mengaitkan syarat konstitusional pencalonannya. Partai Gerindra, sebagai partai pengusung, kini mulai mengubah sikap dengan mengonfirmasi rencana untuk membahas secara terbuka dampak dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait validitas ijazah Gibran.
Ketua Majelis Kehormatan sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa Fraksi Partai Gerindra di DPR RI telah menjadwalkan pembahasan khusus untuk merumuskan sikap resmi partai. Rapat internal tersebut rencananya akan dilaksanakan segera setelah masa reses berakhir, tepatnya pada pembukaan masa sidang DPR RI pada 10 November 2026 mendatang.
“Masih masa reses, di awal masa sidang besok, ya, biasanya ada rapat fraksi, di situ kami anggota akan mendapat arahan dan sekaligus merumuskan sikap Fraksi Partai Gerindra di DPR RI,” ujar Habiburokhman.
Langkah ini menandai pergeseran arah politik Gerindra yang sebelumnya cenderung menekankan pemisahan antara dimensi administratif dan konstitusional. Sebelumnya, juru bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, sempat mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta KPU untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai administrasi pencalonan di masa lalu, namun kini tekanan dari berbagai fraksi di Senayan membuat dinamika internal semakin kompleks.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mengingatkan bahwa pemberhentian seorang wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional yang sangat ketat, yakni melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sepihak dalam perkara pemberhentian wakil presiden.
Gejolak ini dipicu oleh terbitnya putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan warga bernama Subhan. Putusan tersebut menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran tidak sah, batal demi hukum, dan memerintahkan instansi terkait untuk memusnahkan dokumen tersebut. Dampak dari putusan ini memicu reaksi beruntun dari berbagai partai politik yang kini tengah mengonsolidasikan langkah pengawasan di parlemen.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memandang persoalan ijazah ini sebagai masalah fundamental yang menyentuh syarat konstitusional seorang pemimpin negara. PDIP menyatakan sedang membangun komunikasi lintas fraksi untuk menjajaki penggunaan hak angket maupun instrumen pengawasan parlemen lainnya guna merespons krisis moral yang dianggap telah berkepanjangan.
Senada dengan itu, fraksi partai lainnya seperti PKS juga secara terbuka menyatakan kesamaan pandangan untuk menindaklanjuti polemik ini melalui jalur konstitusional di DPR. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melalui Kapoksi PKB Muhammad Khozin, menegaskan akan melakukan kajian serius terhadap dampak hukum putusan MA tersebut, sementara Partai Demokrat melalui Jansen Sitindaon menilai bahwa runtuhnya legalitas surat keterangan pendidikan tersebut membuat Gibran dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Partai Golkar, lewat Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia, menyatakan terkejut atas terbitnya putusan MA tersebut dan memastikan akan mendalami naskah putusan secara utuh sebelum menentukan arah langkah politik lanjutan di parlemen. Ketidakpastian politik ini diperburuk dengan adanya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah jenderal kepolisian yang kini sedang dalam sorotan publik.
Kasus dugaan penyadapan tersebut dilaporkan turut menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjabat sebagai Kapolri di era pemerintahan sebelumnya. Situasi politik semakin memanas seiring dengan kehadiran mantan Presiden Joko Widodo di Jakarta, yang diketahui sedang bersiap menghadapi persidangan sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Seluruh rangkaian peristiwa hukum dan politik ini menciptakan tekanan yang kian nyata terhadap keberlangsungan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan semakin banyaknya fraksi yang mulai melakukan kajian mendalam terhadap putusan pengadilan, masa depan politik di Senayan diprediksi akan mengalami dinamika signifikan dalam beberapa pekan ke depan.
