Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle ketujuh terhadap jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Langkah strategis ini mencakup rotasi dan pelantikan sejumlah posisi penting, mulai dari jabatan menteri koordinator, menteri teknis, hingga wakil menteri dan kepala lembaga negara. Prosesi pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan oleh para pejabat baru yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, disaksikan oleh jajaran pejabat tinggi negara lainnya.
Dalam perombakan kali ini, Bahlil Lahadalia kini mengemban tanggung jawab ganda sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara itu, Sugiono dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Dudung Abdurachman ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Posisi Menteri Luar Negeri kini diisi oleh Arrmanatha Nasir, sedangkan Muhammad Sarmuji resmi menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Dinamika perombakan juga menyentuh posisi wakil menteri dan kepala lembaga. Drajad Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, didampingi oleh Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman yang masing-masing menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Selain itu, Muhammad Saleh Mustafa menduduki posisi Wakil Menteri Pertanian, dan Irwan Meilano menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Posisi Kepala Staf Kepresidenan kini dipercayakan kepada Listyo Sigit Prabowo, sementara Deddy Prasetio menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Keputusan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang dijamin konstitusi dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi kinerja, mencapai target pembangunan, serta menyesuaikan kebutuhan politik dan efisiensi pemerintahan. Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo tercatat sebagai kepala negara yang cukup sering melakukan penyesuaian komposisi kabinet di dua tahun pertama pemerintahannya. Langkah ini diambil di tengah upaya pemerintah mengoptimalkan fungsi kementerian dan lembaga agar lebih responsif terhadap tantangan nasional.
“Tentu Pak Prabowo tidak mau langsung melepaskan semua yang ada kaitannya dengan Pak Jokowi, apalagi relasinya dengan Pak Prabowo juga baik,” ujar Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Lely Arrianie.
Di sisi lain, kebijakan perombakan kabinet kali ini menuai catatan kritis dari pengamat komunikasi politik. Lely Arrianie menilai bahwa reshuffle ketujuh ini belum sepenuhnya menjawab ekspektasi publik akan kabinet yang efektif dan efisien. Menurutnya, efektivitas pemerintahan seharusnya bertumpu pada penempatan sosok profesional yang kompeten di bidangnya, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik atau mempertahankan figur lama yang dianggap kurang kapabel di posisi sebelumnya.
Kritik juga diarahkan pada penambahan posisi wakil menteri dan kepala badan yang dinilai mempergemuk struktur kabinet. Fenomena kabinet gemuk ini berimplikasi pada peningkatan beban anggaran negara untuk gaji, tunjangan, serta operasional para pejabat baru. Berdasarkan data dari Center of Economic and Law Studies (Celios) pada tahun 2024, estimasi anggaran untuk membiayai struktur kabinet yang besar bisa mencapai triliunan rupiah dalam jangka waktu lima tahun. Penambahan jabatan ini dipandang sebagai bentuk akomodasi politik untuk merangkul berbagai pihak yang berkontribusi dalam pemenangan pemilu.
Meski terdapat kritik terkait efisiensi, masuknya sejumlah tokoh baru ke dalam lingkaran Istana juga dibaca sebagai manuver politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Penunjukan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, misalnya, dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat relasi antara Istana dengan berbagai kelompok kepentingan, termasuk organisasi keagamaan dan jejaring politik yang ada. Presiden Prabowo tampaknya tetap menyeimbangkan antara kebutuhan akan profesionalisme kerja dengan pemeliharaan dukungan politik yang inklusif.
Seluruh pejabat yang dilantik telah mengucapkan sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mereka berkomitmen untuk menjalankan tugas jabatan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi demi kepentingan bangsa dan negara. Hingga saat ini, publik masih menanti bukti nyata dari efektivitas perombakan kabinet ini dalam mengakselerasi program-program strategis nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
