Halorakyat.id — Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo memasuki babak baru setelah Jaksa Penuntut Umum memastikan akan menghadirkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai saksi kunci di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026 mendatang.
Kepastian mengenai rencana kehadiran mantan kepala negara tersebut disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam persidangan tersebut, tim jaksa memohon izin resmi kepada majelis hakim untuk memanggil Joko Widodo beserta ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, guna memberikan kesaksian langsung di hadapan majelis hakim.
Pihak kejaksaan menjelaskan bahwa pemanggilan saksi tersebut diselaraskan dengan agenda persidangan kasus serupa yang menjerat terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa. Penyatuan jadwal pemeriksaan saksi pada hari yang sama dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi proses peradilan serta faktor pengamanan ketat bagi para saksi yang dihadirkan di ruang sidang.
“Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Syarif Muhammad Fitriansyah,” kata Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Menanggapi panggilan resmi tersebut, pihak Joko Widodo melalui ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima surat undangan persidangan dari tim jaksa penuntut umum. Pihaknya memastikan Joko Widodo siap hadir secara langsung untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut dan memberikan keterangan sejelas-jelasnya di persidangan.
“Betul. Insyaallah kami akan datang,” ujar Ajudan Presiden ke-7 RI, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, saat memberikan konfirmasi.
Meskipun tidak merinci dokumen fisik atau berkas pendukung apa saja yang bakal dibawa dalam persidangan mendatang, Syarif menegaskan komitmen penuh untuk mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku. Kehadiran Joko Widodo sebagai saksi utama dinilai sebagai langkah krusial dalam pembuktian fakta atas dugaan tuduhan fitnah dan penyebaran informasi tidak benar yang menjadi objek perkara.
Terdakwa Roy Suryo turut menyambut positif keputusan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mengagendakan pemeriksaan Joko Widodo pada pekan depan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut menilai bahwa momen pemeriksaan saksi korban merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh publik guna menguji kebenaran tuduhan serta keaslian dokumen yang dipersengketakan.
Menurut Roy Suryo, kehadiran Joko Widodo secara langsung dan pembuktian dokumen fisik berupa ijazah asli di dalam ruang sidang merupakan poin utama yang konsisten didorong oleh tim kuasa hukumnya sejak awal proses hukum berjalan. Pihaknya berharap proses pembuktian di persidangan kelak dapat berlangsung secara terbuka, transparan, dan berimbang demi menjamin terselenggaranya peradilan yang adil.
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo melalui serangkaian unggahan serta pernyataan publik. Narasi yang disebarkan terdakwa dinilai oleh jaksa penuntut umum sebagai informasi yang tidak berdasar fakta mengenai dokumen pendidikan formal milik mantan Presiden Republik Indonesia tersebut.
Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum mengjerat Roy Suryo dengan pasal berlapis, yakni Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jeratan tersebut disubsiderkan dengan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Persidangan yang dijadwalkan pada pekan depan tersebut diproyeksikan akan menyedot perhatian publik luas mengingat kedudukan saksi sebagai mantan kepala negara serta materi perkara yang terus menjadi sorotan nasional. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama aparat pengamanan terkait dilaporkan telah menyiapkan skema penanganan teknis guna memastikan jalannya persidangan berjalan aman, tertib, dan lancar.
