Halorakyat.id — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui dana siap pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Pernyataan ini muncul menyusul langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membongkar praktik lancung dalam pengelolaan anggaran darurat kebencanaan yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan krisis di berbagai wilayah Indonesia, khususnya dalam memitigasi dampak kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Rieke, dana siap pakai tersebut memiliki peran yang sangat vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat dan menjaga ekosistem dari kerusakan akibat bencana. Penyelewengan dana tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan karena dilakukan di tengah situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan integritas tinggi. Ia memandang bahwa perampasan hak atas lingkungan yang sehat dan keselamatan jiwa melalui praktik korupsi adalah kejahatan sistemik yang melukai rasa keadilan publik secara mendalam.
“Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk memadamkan api, menyelamatkan ekosistem, dan melindungi kesehatan warga dari kepungan asap beracun, justru diduga dirampok demi kepentingan segelintir oknum,” tegas Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka.
Dalam keterangannya pada Kamis, 15 Oktober 2026, Rieke menyampaikan bahwa dari perspektif kemanusiaan, tindakan korupsi di lembaga kebencanaan ini telah merampas hak hidup masyarakat. Ia mendesak agar penegak hukum tidak ragu dalam memberikan sanksi yang paling berat bagi para pelaku. Secara spesifik, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan sanksi pidana maksimal berupa hukuman mati, merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur hukuman tersebut bagi korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk bencana alam.
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026, yang menjaring sedikitnya 14 orang di lingkungan instansi penanganan bencana tersebut. Dari hasil pemeriksaan intensif, penyidik KPK akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka utama. Mereka terdiri dari unsur internal BNPB dan pihak swasta yang diduga bekerja sama dalam pengkondisian proyek pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana siap pakai tersebut.
Para tersangka yang telah resmi ditahan di Rumah Tutan (Rutan) KPK meliputi Bima Setyawan yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB, serta Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, KPK juga menetapkan Richard Erlangga yang merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB, serta dua orang dari pihak swasta yakni Gery P dan Syifa NG sebagai tersangka yang diduga berperan sebagai vendor penyedia barang.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pernyataannya di Yogyakarta mengungkapkan bahwa para tersangka diduga kuat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara mengondisikan penyaluran anggaran untuk keuntungan pribadi. Penyelidikan saat ini sedang diarahkan untuk mendalami sejauh mana keterlibatan korporasi dan aktor intelektual lain dalam lingkaran korupsi ini. Setyo menegaskan bahwa KPK akan terus menelusuri aliran dana yang mencurigakan guna memastikan seluruh pihak yang diuntungkan secara ilegal dapat diproses secara hukum.
Guna memperkuat penyidikan, Rieke Diah Pitaloka juga mendorong penegak hukum untuk menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah ini dianggap penting untuk menyisir aliran dana ke berbagai pihak, termasuk potensi keterlibatan korporasi vendor yang menjadi mitra BNPB. Ia menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana darurat harus segera diperbaiki melalui audit kelembagaan yang menyeluruh untuk memastikan efektivitas penanganan bencana di masa depan tidak terganggu oleh insiden serupa.
Selain penegakan hukum, Rieke mendorong adanya reformasi regulasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa khusus kebencanaan. Ia mengusulkan penerapan sistem pelacakan waktu nyata (real-time tracking) yang dapat diakses oleh publik secara terbuka. Dengan adanya sistem pemantauan yang transparan, diharapkan celah untuk melakukan manipulasi terhadap dana siap pakai dapat ditutup rapat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat dipulihkan kembali.
Di sisi lain, dinamika kepemimpinan di tingkat nasional juga mengalami perubahan signifikan bersamaan dengan upaya penguatan tata kelola pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melantik dua jenderal TNI, Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita, dalam posisi jabatan baru di Istana Kepresidenan. Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) kini dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus merangkap sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPP).
Pengangkatan Maruli sebagai Kepala BNPP membawa tanggung jawab besar dalam menetapkan kebijakan program, merencanakan anggaran, serta mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan negara. Lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam menyusun rencana induk aksi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di garda terdepan nusantara. Maruli menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya soal kepastian batas wilayah, tetapi juga soal peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
“Sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada. Dengan penambahan selain mengelola perbatasan, kenapa tidak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut,” ungkap Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak.
Maruli juga berencana untuk mengoordinasikan berbagai kementerian, seperti Kementerian Desa, untuk meningkatkan kualitas hidup warga di daerah terpencil. Ia membuka peluang besar bagi satuan-satuan TNI di daerah, seperti Batalyon Infanteri (Yonif) serta personel Angkatan Udara dan Angkatan Laut, untuk terlibat aktif dalam mendukung koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah pesisir maupun perbatasan darat.
Sementara itu, posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kini dijabat oleh Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang sebelumnya merupakan Wakil Panglima TNI. Dalam tugas barunya, Tandyo berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Program-program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan sekolah rakyat menjadi fokus utama yang akan diakselerasi oleh jajaran TNI AD di bawah kepemimpinannya.
Tandyo memastikan bahwa operasionalisasi program-program prioritas tersebut akan dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih ketat guna memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat. Sinergi antara TNI AD dan pemerintah pusat dalam mendukung ketahanan nasional diharapkan dapat memperkuat stabilitas negara di tengah tantangan ekonomi global. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi efektivitas kinerja institusi militer dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Keseluruhan langkah ini, mulai dari pemberantasan korupsi di BNPB hingga penguatan kepemimpinan di sektor keamanan dan perbatasan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas tata kelola negara. Penanganan kasus korupsi dana bencana secara tegas diharapkan menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar tidak menyalahgunakan anggaran negara yang ditujukan untuk kemanusiaan, sementara penguatan di wilayah perbatasan menjadi pilar penting bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
