Halorakyat.id — Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memberikan sinyal bahwa dividen yang dikelola oleh lembaga investasi tersebut kemungkinan besar tidak akan disetorkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan strategis ini diambil dengan pertimbangan bahwa dana tersebut masih sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan berskala nasional yang sedang berjalan.
Dony menegaskan bahwa meskipun keputusan akhir mengenai penggunaan dividen tersebut berada di tangan pemerintah, saat ini prioritas penggunaan dana diarahkan untuk memperkuat modal investasi internal. Pernyataan ini disampaikan usai dirinya menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026). Hingga saat ini, belum ada instruksi resmi untuk mengalihkan dana tersebut ke kas negara.
“Oh, itu kan keputusannya ada di pemerintah. Sampai sejauh ini belum ada rencana penyetoran tersebut, dan rasanya memang tidak akan dilakukan dalam waktu dekat,” tegas Dony Oskaria.
Menurut penjelasan Dony, Danantara memiliki rencana besar untuk mengembangkan sejumlah proyek strategis, terutama di sektor hilirisasi industri. Pengembangan sektor ini dinilai sangat krusial karena tidak hanya memberikan nilai tambah pada sumber daya alam Indonesia, tetapi juga diproyeksikan mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar bagi masyarakat luas. Investasi mandiri dari hasil keuntungan dikelola diharapkan bisa mempercepat kemandirian ekonomi nasional.
Sebelum munculnya sinyal penahanan dividen ini, rencana penyetoran dana ke negara sempat diwacanakan oleh mantan pejabat kementerian terkait. Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah berencana memasukkan sebagian keuntungan Danantara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dana sebesar Rp 120 triliun tersebut awalnya disiapkan sebagai cadangan anggaran pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.
Purbaya kala itu menyatakan bahwa rencana penyetoran sebagian keuntungan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Proyeksi dana Rp 120 triliun tersebut diharapkan dapat memperkuat postur APBN untuk mendanai program-program prioritas pemerintah lainnya. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi Danantara untuk menjaga likuiditas guna memastikan proyek-proyek investasi produktif tetap berjalan sesuai jadwal.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang turut hadir dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan tidak memberikan jawaban pasti terkait polemik dividen ini. Usai pertemuan, Suahasil memilih untuk bungkam dan tidak menanggapi pertanyaan awak media mengenai apakah pemerintah tetap akan menagih setoran dividen tersebut atau memberikan lampu hijau bagi Danantara untuk mengelolanya kembali sebagai investasi.
Danantara sendiri merupakan lembaga pengelola investasi yang dirancang untuk mengonsolidasikan aset-aset strategis negara agar lebih kompetitif di kancah global. Sebagai superholding, keberhasilan Danantara dalam mengelola dana secara mandiri menjadi tolok ukur bagi efektivitas pengelolaan kekayaan negara. Penahanan dividen untuk re-investasi di sektor hilirisasi dianggap sebagai langkah berani untuk menciptakan efek domino ekonomi yang lebih besar di masa depan daripada sekadar menjadikannya pendapatan negara jangka pendek.
Hingga laporan ini diturunkan, publik masih menunggu kepastian regulasi yang akan mengatur mengenai pembagian porsi keuntungan antara kebutuhan investasi internal Danantara dan kewajiban kontribusi terhadap APBN. Kebijakan ini nantinya akan menentukan seberapa besar ruang gerak Danantara dalam mendanai proyek-proyek hilirisasi tanpa bergantung pada suntikan modal langsung dari pemerintah pusat.
