Halorakyat.id — Perselisihan mengenai kepemilikan lahan seluas 4,3 hektare di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali mencuat setelah pendiri Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules, meluapkan protes keras terhadap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Protes tersebut disampaikan secara terbuka saat Hercules mendatangi Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta.
Dalam kedatangannya di hadapan para awak media, Hercules meluapkan emosinya walau Menteri PKP tidak berada di lokasi tersebut. Rasa tidak puas itu kemudian diunggah dalam bentuk rekaman video melalui akun Instagram resmi organisasi kemasyarakatan GRIB Jaya. Unggahan tersebut disertai pesan terbuka yang meminta agar jabatan menteri tidak digunakan untuk merugikan hak-hak rakyat.
Inti dari keberatan yang disampaikan Hercules berakar pada klaim penguasaan fisik dan pembebasan lahan yang menurutnya telah menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Lahan yang berada di lokasi strategis Tanah Abang tersebut dinilai terancam akibat intervensi dari kebijakan pemerintah yang dipimpin Maruarar Sirait.
“Kamu tahu nggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pakai uang. Aku pakai uang. Aku kosongkan pakai uang, uang puluh-puluhan miliar. Kamu jangan nanti kasih pemerintah jadi menteri, terus kamu mau pemerintah merugikan rakyat,” ujar Hercules.
Awal mula ketegangan di antara kedua belah pihak bermula dari kunjungan lapangan yang dilakukan Maruarar Sirait bersama jajaran Kementerian PKP dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, pada April 2026 lalu. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau lahan seluas 4,3 hektare yang direncanakan untuk proyek pembangunan rumah susun bagi warga yang bermukim di bantaran rel kereta api.
Saat melakukan peninjauan di lokasi, Menteri PKP mendapat laporan dari pihak pengelola perkeretaapian bahwa area milik negara tersebut diokupasi oleh kelompok ormas. Bobby Rasyidin menjelaskan kepada jajaran kementerian bahwa terdapat pendudukan tanpa izin yang sah di atas lahan yang secara hukum terdaftar sebagai aset BUMN tersebut.
Mendengar laporan tersebut, Maruarar Sirait menegaskan pentingnya keberanian hukum dalam menyelamatkan dan meretrukturisasi aset-aset milik negara. Pemerintah berkomitmen agar seluruh aset negara dikembalikan fungsinya demi kepentingan publik serta tidak kalah oleh tindakan pendudukan secara tidak sah oleh kelompok tertentu.
Di lokasi yang sama pada hari kunjungan tersebut, Hercules hadir dan menegaskan posisi kelompoknya. Ia mengklaim bahwa tanah yang menjadi objek persengketaan sebenarnya merupakan milik ahli waris almarhum Iljas Gelar Radjo, yakni Sulaeman Efendi. Hercules menyebut PT KAI hanya memegang Hak Pengelolaan (HPL) dan bukan sertifikat hak milik atas tanah tersebut.
Pertemuan tatap muka di kawasan Tanah Abang itu berakhir tanpa titik temu karena kedua belah pihak bertahan pada pendirian masing-masing. Pihak Hercules memegang teguh klaim atas nama ahli waris, sedangkan pemerintah melalui kementerian terkait menegaskan tanah tersebut merupakan aset resmi milik negara.
Menindaklanjuti ketidakjelasan status tersebut, Kementerian PKP dan BUMN melakukan penelitian dokumen pertanahan. Berdasarkan data resmi, Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 dan 6 yang dimiliki PT KAI diterbitkan pada tahun 2008 melalui verifikasi administrasi Kementerian Perhubungan dari Verponding Nomor 14399, yang mengonfirmasi bahwa area 4,3 hektare itu sah milik negara.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, turut menguatkan bahwa secara hukum pertanahan nasional, lokasi tersebut tercatat penuh sebagai aset negara di bawah penguasaan PT KAI.
Sebaliknya, Tim Advokasi dan Hukum GRIB Jaya yang mewakili pihak Hercules, Wilson Colling, membantah keabsahan HPL tersebut. Pihaknya berpegang pada dokumen alas hak verponding peninggalan era kolonial yang telah dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946. Dokumen ini diklaim membuktikan penguasaan secara terus-menerus oleh ahli waris Sulaeman Efendi.
Wilson menambahkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan PM 1 yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan setempat, lokasi tersebut tercatat dikuasai secara fisik oleh ahli waris sepanjang periode 2004 hingga 2007. Oleh karena itu, tuduhan bahwa lahan diduduki secara liar dianggap menyudutkan posisi hukum ahli waris.
Sebelum perselisihan ini membesar, kawasan Tanah Abang tersebut memang sempat mengalami dinamika kerawanan sosial akibat pendudukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Untuk mencegah terjadinya bentrokan, pihak ahli waris sempat meminta perlindungan hukum ke Polda Metro Jaya hingga jajaran kepolisian mengamankan area tersebut selama beberapa pekan.
Konflik pertanahan ini semakin meruncing ketika PT KAI melaporkan Sulaeman Efendi ke Polda Metro Jaya pada tahun 2024 terkait dugaan tindak pidana keperdataan dan penyerobotan tanah berdasarkan Pasal 167, Pasal 385, Pasal 257, dan Pasal 502 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sebagai langkah perlawanan hukum, pihak ahli waris mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst pada April 2026. Gugatan ini menyeret sejumlah instansi penting, termasuk PT KAI DAOP 1 Jakarta, Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Pemprov DKI Jakarta, serta Kementerian Perhubungan.
Jajaran Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa akibat adanya gugatan perdata yang masih berjalan di pengadilan, lahan tersebut kini berada dalam status quo. Kondisi hukum ini secara langsung berdampak pada tertundanya rencana eksekusi pembangunan rumah susun yang telah diproyeksikan oleh pemerintah pusat.
Sembari menunggu putusan inkrah dari lembaga peradilan, PT KAI telah memasang plang penanda kepemilikan aset di sekeliling lokasi. Di sisi lain, Kementerian PKP terus berkoordinasi dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) untuk menginventarisasi dan menyelamatkan lahan-lahan strategis milik negara yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga.
Merespons berbagai tuduhan dan aksi protes terbuka yang diarahkan kepadanya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil pemerintah didasarkan pada penegakan aturan hukum dan konfirmasi silang antarlembaga negara.
“Saya sudah konfirmasi ke Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN, cek ke Dirut KAI, ke BP BUMN, menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara. Kita akan bangun rusun untuk masyarakat karena negara harus hadir,” tegas Maruarar Sirait.
Maruarar menekankan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam mengamankan aset-aset strategis demi kepentingan masyarakat luas. Proyek pembangunan rumah susun di Tanah Abang ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah, sehingga penataan kawasan berstatus aset negara akan terus dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
