Halorakyat.id — Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia kini memasuki babak baru dalam proses penegakan hukum. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara resmi mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan pihak asing terkait perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kapolri usai mengikuti rapat koordinasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).
Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman intensif untuk memilah keterlibatan entitas asing tersebut dalam rangkaian kasus karhutla. Jenderal Suyudi menegaskan bahwa pihak asing yang dimaksud merujuk pada negara tetangga yang diduga memiliki keterkaitan dengan korporasi yang sedang disidik. Proses pemilahan ini menjadi krusial untuk menentukan langkah hukum selanjutnya bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
“Ini ada keterlibatan pihak asing ya, ada keterlibatan pihak asing. Iya, ada negara tetangga,” tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Selain menyoroti keterlibatan asing, Polri telah meningkatkan status 98 laporan polisi (LP) terkait kasus karhutla ke tahap penyidikan. Seluruh laporan tersebut berkaitan langsung dengan korporasi yang diduga lalai atau sengaja melakukan pembakaran. Pihak penyidik saat ini sedang bekerja keras mengumpulkan alat bukti yang cukup sebelum menetapkan tersangka dalam waktu dekat.
Target tersangka dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada operasional perusahaan, tetapi juga mencakup pemilik perusahaan serta jajaran pemegang saham yang dianggap bertanggung jawab atas kelalaian korporasi. Kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat tanpa pandang bulu guna memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Tanah Air.
Di sisi lain, pemerintah pusat terus mengoptimalkan upaya pemadaman di berbagai lokasi terdampak. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk bekerja maksimal tanpa menunggu datangnya hujan. Operasi pemadaman dilakukan secara masif melalui pengerahan kekuatan gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.
Pemerintah bahkan telah mengerahkan sebanyak 47 pesawat serta 60.000 personel di lapangan untuk memadamkan api yang telah dianggap mengganggu ketertiban umum. Presiden secara khusus memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk melakukan operasi udara dengan teknologi dry ice guna mempercepat proses pemadaman di titik-titik api yang sulit dijangkau.
Terkait tawaran bantuan dari negara tetangga di kawasan ASEAN, pemerintah Indonesia menyatakan sikap terbuka. Malaysia secara resmi telah menawarkan bantuan berupa pengerahan tiga unit pesawat dan 52 personel untuk memperkuat operasi pemadaman. Selain itu, koordinasi dengan Singapura juga tengah dilakukan melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi untuk menyelaraskan bantuan teknis yang akan diberikan.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa segala bentuk bantuan yang masuk akan diintegrasikan dengan upaya nasional yang sudah berjalan saat ini. Pemerintah memastikan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara terukur dan masif agar dampaknya dapat segera ditekan. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mengakhiri ancaman karhutla yang terus berulang setiap tahunnya di berbagai wilayah Indonesia.
