Halorakyat.id — Pemilik PT Zahra Oto Mandiri atau yang dikenal dengan Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, memberikan kesaksian penting dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/10), Khalid mengakui bahwa stafnya telah mengembalikan sejumlah uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keterangan ini disampaikan Khalid saat dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terkait alur keuangan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jaksa mengonfirmasi adanya penyitaan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan 100 dolar AS dengan total nilai mencapai 354.500 dolar AS yang sempat dititipkan oleh staf Khalid ke rekening penampungan lembaga antirasuah tersebut.
“Iya, uang ini selanjutnya diserahkan oleh staf saya ke KPK,” tutur Khalid Basalamah saat menjawab pertanyaan jaksa dalam persidangan.
Selain mengonfirmasi nominal 354.500 dolar AS, jaksa juga mendalami adanya transaksi lain yang disita oleh penyidik. Khalid secara lugas membenarkan bahwa terdapat pula penyitaan atas uang senilai 200.000 dolar AS yang disetorkan melalui mekanisme transfer bank. Seluruh rangkaian pengembalian uang tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian jaksa di muka persidangan mengenai asal-usul aliran dana dalam penyelenggaraan haji khusus.
Kehadiran Khalid di persidangan ini merupakan bagian dari upaya hukum untuk mengungkap perkara korupsi yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp622 miliar. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, angka kerugian tersebut menjadi dasar utama dakwaan terhadap para terdakwa yang kini tengah menjalani proses hukum.
Dalam kasus ini, terdapat empat pihak yang didudukkan sebagai terdakwa, yakni mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas, serta staf khususnya Ishfah Abidal Azis atau yang akrab disapa Gus Alex. Selain itu, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba juga turut diproses dalam perkara yang sama.
Penyelidikan KPK tidak hanya berhenti pada pengakuan saksi, tetapi juga menyasar keterlibatan berbagai pihak lainnya. Kasus ini diduga melibatkan banyak pihak, termasuk adanya dugaan pemberian keuntungan yang dinikmati oleh 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di seluruh Indonesia. Fokus jaksa saat ini adalah menelusuri bagaimana kuota tambahan tersebut dikelola hingga berujung pada dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam skala besar.
Persidangan ini dijadwalkan akan terus berlanjut dengan menghadirkan sejumlah saksi lainnya guna mendalami peran masing-masing terdakwa. Pihak kejaksaan berupaya memastikan seluruh aliran dana, baik yang sudah disita maupun yang masih dalam penelusuran, dapat dipertanggungjawabkan di hadapan majelis hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di lapangan.
