Halorakyat.id — Industri perbankan di beberapa negara menghadapi gangguan operasional serta serangan siber dalam rentang waktu berdekatan yang berdampak langsung pada kelancaran layanan keuangan masyarakat. Gangguan sistem teknis menyebabkan pelumpuhan transaksi di ratusan bank kredit di Jepang bagian barat, sementara insiden peretasan dan kejahatan siber menyasar lembaga perbankan di Malaysia serta Prancis.
Di Jepang, sebanyak 128 bank kredit atau shinkin bank yang tersebar di wilayah bagian barat kawasan Tokai tidak dapat mengoperasikan layanan keuangan secara optimal. Kendala sistem tersebut berdampak langsung pada para nasabah yang terhambat dalam melakukan penarikan uang tunai, penyetoran dana, hingga transaksi perbankan melalui saluran daring.
Lembaga pengelola sistem inti bank-bank shinkin, Shinkin Central Bank, mengonfirmasi bahwa masalah jaringan tersebut mulai terdeteksi sekitar pukul 13.30 waktu setempat pada 6 November 2025. Dampak dari kegagalan sistem inti ini memaksa penghentian sementara pada seluruh layanan penarikan dan transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), aktivitas penyetoran di 3.430 kantor cabang, serta jaringan internet banking.
Pihak Shinkin Central Bank menjelaskan bahwa gangguan masif ini bersumber dari kegagalan komunikasi pada peralatan teknis yang berada di West Japan Centre, fasilitas penanggung jawab pengawasan jaringan perbankan wilayah tersebut. Hingga saat ini, pihak pengelola belum dapat memastikan estimasi waktu pemulihan menyeluruh, namun mereka menegaskan tidak menemukan indikasi akses tanpa izin maupun keterkaitan dengan serangan siber.
Berbeda dengan insiden teknis di Jepang, sektor perbankan di kawasan Asia Tenggara mendapati ancaman keamanan siber berupa upaya peretasan yang menyasar situs web Bank Rakyat di Malaysia. Pemerintah Malaysia memastikan telah mengidentifikasi serangkaian aktivitas peretasan yang dilancarkan oleh kelompok aktor non-negara terhadap infrastruktur informasi perbankan tersebut.
Menteri Komunikasi yang juga bertindak sebagai juru bicara pemerintah Madani Malaysia, Datuk Seri Fahmi Fadzil, menyatakan pada Sabtu (7/11/2026) bahwa aksi peretasan tersebut berhasil dilokalisasi sehingga tidak mengganggu sistem utama perbankan.
“Kami telah mengidentifikasi upaya serangan siber oleh aktor non-negara, termasuk peretasan. Namun, sejauh ini tidak ada pencurian data ataupun gangguan terhadap sistem perbankan daring,” ujar Menteri Komunikasi Malaysia, Datuk Seri Fahmi Fadzil.
Fahmi menerangkan bahwa peretasan pada situs web Bank Rakyat hanya mengubah tampilan antarmuka (defacement) pada platform yang dikelola oleh pihak ketiga. Untuk mengamankan sistem, Bank Rakyat langsung memblokir akses ke server yang terdampak dan mengalihkan seluruh lalu lintas pengguna ke situs resmi i-Rakyat yang sepenuhnya berada di bawah kendali internal bank.
Sementara itu di Benua Eropa, kejahatan siber berdampak finansial yang jauh lebih besar melanda sebuah bank regional di Prancis, yaitu Credit Mutuel Arkea. Peretas berhasil menembus sistem keamanan internal bank dan melakukan transfer dana ilegal bernilai lebih dari 100 juta euro ke sejumlah rekening luar.
Meskipun insiden terungkap pada pertengahan pekan, pihak perbankan Prancis mengonfirmasi telah berhasil memulihkan sebagian dana yang sempat ditransfer oleh peretas. Selain itu, otoritas menegaskan bahwa dana simpanan milik nasabah dipastikan aman dan tidak tersentuh oleh aksi kejahatan siber tersebut.
“Kami menghadapi serangan siber setiap hari. Untungnya, sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya, berhasil digagalkan,” tegas Presiden Confederation Nationale du Credit Mutuel (CNCM), Daniel Baal.
Saat ini, unit khusus pemberantasan kejahatan siber kepolisian Prancis sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengusut pelaku di balik penembusan sistem Credit Mutuel Arkea. Di saat yang sama, serangan siber juga dilaporkan meluas dan menargetkan jaringan supermarket di sedikitnya sembilan negara Eropa sepanjang pekan ini.
Pihak Uni Eropa mengeluarkan peringatan resmi mengenai adanya upaya terencana yang disengaja untuk mengacaukan rantai pasokan pangan di kawasan tersebut melalui peretasan digital. Pemerintah Rusia, yang kerap dituduh menjadi dalang berbagai peretasan terhadap institusi Eropa, membantah keras keterlibatan mereka dalam gelombang serangan siber terbaru ini.
