Halorakyat.id — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007-2012, I Gusti Putu Artha, memberikan kesaksian dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Dalam keterangannya sebagai saksi bagi pihak pemohon, Putu menyoroti Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian kewajiban menunjukkan bukti kelulusan SMA bagi calon presiden atau calon wakil presiden yang memiliki ijazah perguruan tinggi.
Putu menegaskan bahwa norma pengecualian tersebut tidak pernah ditemukan dalam aturan kepemiluan sejak tahun 2004 hingga penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Menurutnya, klausul yang membolehkan calon untuk tidak melampirkan ijazah sekolah menengah jika telah menamatkan pendidikan tinggi merupakan aturan yang baru muncul dan diterapkan khusus pada momentum Pemilihan Presiden 2024.
“Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (3) yang muncul dalam Peraturan KPU, maka berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya selama ini sejak pemilu tahun 2004 sampai pemilu tahun 2024 dalam pemilu legislatif, itu memang saya ketahui tidak ada pasal pengecualian itu,” ujar I Gusti Putu Artha.
Dalam persidangan, ia merinci pengalamannya mengawal berbagai tahapan pemilu, mulai dari pemilihan anggota legislatif, DPD RI, hingga pemilihan kepala daerah sejak 2008. Berdasarkan rekam jejak pengawasan tersebut, ia meyakini bahwa aturan serupa tidak pernah diterapkan sebelumnya. Ia menilai perubahan regulasi ini sangat spesifik dan menjadi yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah pemilu presiden di Indonesia sejak era reformasi.
Lebih lanjut, Putu menceritakan pengalaman empirisnya saat menjabat sebagai komisioner KPU pada tahun 2009 terkait verifikasi persyaratan calon. Saat itu, ia pernah menemukan dokumen ijazah yang bermasalah setelah dilakukan pengecekan mendalam ke lapangan bersama pihak Bawaslu. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa proses verifikasi dokumen bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya memastikan kebenaran syarat yang diajukan oleh setiap peserta pemilu.
Selain membahas masalah ijazah, Putu juga menyinggung potensi intervensi pihak luar dalam penyusunan regulasi kepemiluan. Ia berbagi pengalaman saat sempat didatangi oleh utusan yang membawa nama pihak tertentu untuk mengubah aturan mengenai batas pencalonan bagi narapidana pada pemilu 2009. Baginya, integritas anggota KPU menjadi benteng utama agar lembaga penyelenggara pemilu tidak mudah didikte oleh kepentingan eksternal.
Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya telah merespons gugatan terkait syarat pendidikan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi memastikan bahwa riwayat pendidikan Gibran sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. Ia merinci jenjang pendidikan Gibran mulai dari tingkat dasar di Surakarta, sekolah menengah di Singapura, hingga menempuh pendidikan di UTS Insearch Australia dan MDIS Singapura.
Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses pengujian legalitas tersebut kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang. Gugatan dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini sendiri diajukan oleh 12 pemohon, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pada 10 September 2026. Para pemohon mendesak agar mahkamah melakukan pengujian transparan terhadap keabsahan syarat pendidikan yang digunakan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden.
Pihak pemohon menyatakan bahwa jika dalam persidangan terbukti terdapat ketidaksesuaian syarat, maka diskualifikasi harus dilakukan sebagai langkah penegakan hukum. Sebaliknya, jika persyaratan dianggap sah sesuai ketentuan, maka keabsahan pencalonan tersebut harus ditegaskan kembali oleh majelis hakim. Hingga saat ini, proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi masih terus berjalan dengan melibatkan keterangan saksi-saksi ahli serta pihak terkait, termasuk KPU dan Bawaslu sebagai termohon.
Kasus ini menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Perdebatan mengenai syarat administrasi pendidikan ini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan persyaratan krusial bagi pemimpin negara. Seluruh pihak yang terlibat, baik pemohon maupun pihak terkait, kini menantikan putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi yang diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai validitas dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Pengalaman yang disampaikan oleh mantan komisioner KPU mengenai dinamika verifikasi calon di masa lalu memberikan perspektif mengenai betapa krusialnya ketelitian dalam memeriksa dokumen calon. Meskipun regulasi dapat berubah seiring dengan dinamika politik dan kebijakan baru, prinsip dasar mengenai syarat administratif yang akuntabel dan transparan tetap menjadi tuntutan utama bagi setiap kontestan pemilu di Indonesia agar kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga dengan baik.
