Halorakyat.id — Pemerintah Indonesia secara resmi membuka opsi untuk melakukan pengetatan moratorium smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi, seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, serta mixed hydroxide precipitate (MHP). Kebijakan ini dipertimbangkan menyusul meningkatnya risiko kelebihan pasokan atau oversupply komoditas nikel di pasar global yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa opsi pengetatan ini menjadi langkah strategis untuk menata kembali industri nikel nasional. Fokus pemerintah kini bergeser dari sekadar memperbesar kapasitas smelter menjadi pengembangan industri yang mampu menghasilkan produk hilir secara langsung guna memberikan nilai tambah lebih besar bagi negara.
“Pihaknya membuka opsi pengetatan moratorium smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi, yang meliputi feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, serta mixed hydroxide precipitate (MHP),” ujar Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Dalam rencana kebijakan tersebut, pemerintah akan memilah industri mana yang dapat dilanjutkan dan mana yang harus terkena moratorium dengan memprioritaskan industri yang menghasilkan produk hilir bernilai tinggi. Wacana ini direncanakan akan dilaporkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari arah baru pengembangan sektor nikel nasional.
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan proyeksi realisasi produksi bijih nikel pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 290 juta ton, angka yang lebih tinggi dibandingkan kuota dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berada di kisaran 260 hingga 270 juta ton. Di sisi lain, kebutuhan bijih untuk operasional seluruh smelter saat ini ditaksir mencapai 320 juta ton per tahun. Pemerintah meyakini bahwa kekurangan pasokan bijih tersebut dapat diatasi dengan mengoptimalkan stok yang sudah ada di lapangan.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) turut memberikan tanggapan terkait kondisi ini. Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey, menyatakan bahwa pihaknya tidak mendorong pelonggaran pasokan secara menyeluruh karena keterbatasan pasokan bijih harus diselesaikan melalui revisi RKAB berbasis teknis, bukan sekadar menaikkan kuota secara massal. Saat ini, diperkirakan terdapat 79 smelter di Indonesia yang memerlukan hingga 415 juta ton bijih per tahun jika dioperasikan secara penuh.
Kondisi pasar global nikel sendiri menunjukkan kinerja yang cukup menantang sepanjang tahun 2026. Harga nikel di London Metal Exchange tercatat mengalami penurunan sebesar 6 persen secara year-to-date menjadi US$15.735 per ton. Penurunan ini dinilai lebih tajam dibandingkan komoditas logam lainnya seperti emas, aluminium, tembaga, dan timah yang cenderung lebih stabil atau bahkan mencatatkan kenaikan harga di pasar internasional.
Selain faktor pasokan, operasional sejumlah smelter di kawasan industri seperti IMIP Morowali dilaporkan sempat terganggu akibat fenomena cuaca El Nino yang menyebabkan kekeringan dan mengganggu pasokan air untuk kebutuhan produksi. Di sisi lain, pemerintah juga sedang mengkaji kenaikan biaya energi untuk smelter jenis RKEF serta kebutuhan sulfur untuk smelter jenis HPAL yang semakin menekan margin keuntungan industri midstream.
Meskipun menghadapi tantangan berat, pengamat industri menilai bahwa harga nikel saat ini cenderung sudah mencapai titik terendah atau bottom. Pemangkasan kuota RKAB yang dilakukan sebelumnya terbukti mampu memicu rebound harga sebesar 31 persen dalam waktu singkat pada akhir 2025 lalu. Langkah pemerintah yang kembali membuka opsi pembatasan produksi dinilai sebagai sinyal positif untuk menjaga keseimbangan pasar di tengah dominasi Indonesia yang menyumbang sekitar dua pertiga produksi tambang nikel dunia.
Terkait emiten di sektor nikel, perusahaan dengan integrasi vertikal dan eksposur langsung terhadap harga LME diperkirakan memiliki posisi lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Kewajiban bagi hasil laba bagi pemegang IUPK serta rencana tambang yang terintegrasi menjadi faktor krusial yang dapat memperkuat posisi perusahaan di mata pemerintah saat pengajuan RKAB berlangsung di masa mendatang.
