Halorakyat.id — Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto mengaku kini sudah tidak lagi memiliki pekerjaan dan mengalami kesulitan finansial yang cukup berat setelah terjerat dalam pusaran kasus dugaan suap. Pengakuan tersebut disampaikan secara langsung oleh Hery saat membacakan nota pembelaan pribadi atau pleidoi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, delapan Oktober dua ribu dua puluh enam. Dalam persidangan tersebut, Hery mengutarakan beban berat yang harus dipikul keluarganya lantaran ia tidak lagi memiliki penghasilan tetap untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.
Menurut pemaparan Hery di ruang sidang, pendapatan dari istrinya saat ini sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga mereka. Terlebih lagi, Hery masih harus membiayai pendidikan dua orang anaknya yang saat ini masih menempuh jalur pendidikan formal. Anak pertamanya saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa yang membutuhkan biaya untuk menyelesaikan kuliah, sedangkan anak keduanya masih duduk di bangku kelas dua Sekolah Menengah Atas. Kondisi perekonomian keluarga yang kian merosot ini diakui Hery menjadi salah satu dampak paling nyata yang harus dihadapi keluarganya sejak ia ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya sangat menyesalkan kejadian yang saya alami. Sekarang saya sudah tidak bekerja lagi, sementara pendapatan dari istri tidak mencukupi kehidupan rumah tangga. Anak pertama masih perlu menyelesaikan kuliah dan anak kedua masih kelas dua SMA,” kata Hery Susanto saat membacakan pleidoinya.
Selain beban biaya pendidikan anak dan kebutuhan harian keluarga, Hery juga mengungkapkan bahwa dirinya saat ini tengah berjuang melawan kondisi kesehatan yang terus menurun. Ia mengaku mengidap penyakit diabetes serta mengalami stroke mata yang membutuhkan penanganan medis secara rutin dan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Dalam nota pembelaan pribadinya, Hery juga menyampaikan permohonan maaf yang mendalam karena telah gagal mewujudkan perbaikan di institusi Ombudsman Republik Indonesia, sekaligus meminta maaf atas luka serta dampak negatif yang timbul terhadap kredibilitas lembaga negara tersebut akibat perkara dugaan maladministrasi yang menjerat dirinya.
Dalam kesempatan tersebut, Hery turut membeberkan kronologi penangkapan dirinya oleh aparat penegak hukum yang dinilainya sangat mengejutkan bagi pihak keluarga. Peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis, enam belas April dua ribu dua puluh enam, sekitar pukul satu dini hari waktu setempat, di saat ia dan istrinya sedang beristirahat di kediaman pribadi mereka. Petugas dari Kejaksaan Agung secara tiba-tiba mendatangi rumahnya dan membawanya ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan intensif. Proses penangkapan yang berlangsung secara mendadak pada tengah malam tersebut diakui Hery memberikan guncangan psikologis yang hebat bagi istri dan anak-anaknya.
Hery menjelaskan bahwa pada saat dibawa oleh petugas Kejaksaan Agung, kondisi fisiknya sedang dalam keadaan tidak sehat, sehingga sang istri memutuskan untuk ikut mendampinginya ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Namun, setibanya di lokasi pemeriksaan, sang istri tidak diperkenankan masuk untuk mendampingi proses interogasi dan terpaksa menunggu di luar gedung hingga menjelang pagi hari. Sekitar pukul empat subuh, karena kondisi yang tidak memungkinkan, sang istri akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah menggunakan taksi sendirian, dan tepat pada pukul tujuh pagi hari itu juga, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka.
Terkait dengan materi dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hery Susanto membantah dengan tegas seluruh poin tuduhan penerimaan aliran dana suap maupun gratifikasi yang dialamatkan kepadanya. Salah satu poin krusial yang dibantah adalah mengenai klaim dari Lukman Malanuang yang menyebutkan adanya penyediaan uang sebesar tujuh ratus juta rupiah dari PT Toshida Indonesia untuk pengurusan kasus tertentu. Hery menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengucapkan ataupun mendengar kalimat kesediaan untuk memberikan atensi terhadap pengurusan tersebut sebagaimana yang dituduhkan dalam berkas perkara dakwaan jaksa.
Hery juga memberikan klarifikasi mendalam mengenai draf Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh seorang staf bernama M. Khotim, yang menurutnya hal tersebut dilakukan di luar kewenangan yang bersangkutan. Ia kemudian merinci dan membantah satu per satu sembilan poin dakwaan penerimaan uang yang dituduhkan kepadanya selama persidangan berlangsung. Poin dakwaan pertama mengenai penerimaan uang sebesar dua ratus juta rupiah dari PT DSM yang diklaim diserahkan melalui Agung Winarno telah dibantah secara langsung oleh Agung Winarno dalam persidangan sebelumnya. Hery menyoroti kejanggalan dakwaan ini karena kasus PT DSM terjadi pada tahun dua ribu dua puluh tiga, sedangkan Lukman Malanuang baru mengenal Agung Winarno pada tahun dua ribu dua puluh lima.
Bantahan serupa juga disampaikan terhadap poin dakwaan kedua mengenai dugaan penerimaan uang sebesar lima ratus dua puluh lima juta rupiah dari Agung Winarno kepada Hery Susanto. Menurut Hery, tuduhan tersebut telah diklarifikasi dan dibantah secara tegas oleh Agung Winarno di persidangan yang menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak pernah ada. Begitu pula dengan poin dakwaan ketiga terkait penerimaan uang sebesar lima puluh juta rupiah dari Rozai, yang menurut kesaksian Rozai dan Agung Winarno di persidangan, tidak pernah diserahkan kepada mantan anggota Ombudsman Republik Indonesia tersebut.
Lebih lanjut, Hery menyoroti adanya dugaan pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam berkas tuntutan tertulis pada poin dakwaan keempat. Dalam dakwaan primer tertulis bahwa Agung Winarno menyerahkan uang sebesar dua ratus juta rupiah pada tahun dua ribu dua puluh satu kepada Hery melalui keponakannya di Hotel Bidakara Jakarta, namun di dalam naskah tuntutan, redaksi tersebut berubah menjadi pengiriman uang dari Agung Winarno melalui rekening Edi Sugandi untuk Hery Susanto. Hery menegaskan bahwa kedua versi tuduhan tersebut telah dibantah dan diklarifikasi oleh Agung Winarno di persidangan sebagai informasi yang sepenuhnya tidak benar.
Poin dakwaan kelima dan keenam mengenai dugaan penyerahan uang masing-masing sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah dan dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah oleh Agung Winarno kepada Hery Susanto di Hotel Bidakara Jakarta juga dinyatakan tidak berdasar oleh terdakwa. Hery menyebutkan bahwa seluruh klaim penyerahan uang di hotel tersebut telah diklarifikasi secara langsung oleh Agung Winarno di hadapan majelis hakim sebagai informasi yang tidak benar dan tidak pernah terjadi dalam realitasnya.
Mengenai poin dakwaan ketujuh tentang dugaan penyerahan uang sebesar satu miliar rupiah melalui Edy Sugandi, Hery menjelaskan bahwa hal tersebut telah diklarifikasi langsung oleh Agung Winarno di persidangan sebagai kekeliruan. Sementara untuk transaksi sebesar dua ratus juta rupiah dari Agung Winarno melalui Alkindi ke Edi Sugandi, Hery menerangkan bahwa uang tersebut sebenarnya merupakan uang pribadinya yang sempat dititipkan kepada Agung Winarno karena dirinya sedang menghadapi masalah keluarga pada akhir tahun dua ribu dua puluh empat. Hery mengaku sempat melupakan keberadaan uang titipan tersebut karena kesibukan tugas kedinasan dan tidak pernah memerintahkan Edi Sugandi untuk mengambilnya.
Dakwaan delapan mengenai gratifikasi berupa satu unit rumah di Komplek Pulogebang Permai Blok D lima Nomor sepuluh, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, senilai dua koma dua miliar rupiah dari Agung Winarno juga dibantah keras oleh Hery. Berdasarkan fakta persidangan dan klarifikasi dari Agung Winarno, rumah tersebut murni merupakan rencana investasi atau transaksi jual beli biasa yang akhirnya dibatalkan oleh Hery Susanto karena keterbatasan kemampuan ekonominya. Hery menegaskan bahwa rumah tersebut sama sekali tidak memiliki kaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Ombudsman, dan saat ia ditangkap, aset tersebut masih atas nama pemilik lama sebelum akhirnya dibaliknamakan ke atas nama Alkindi yang merupakan sopir pribadi Agung Winarno.
Pada poin dakwaan kesembilan, Hery membantah tuduhan penerimaan aliran dana sebesar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah dari Lukman Malanuang melalui Edi Sugandi yang disebut-sebut dikirimkan dalam empat tahapan sepanjang tahun dua ribu dua puluh masehi. Rincian tahapan pengiriman yang diklaim oleh Lukman meliputi seratus juta rupiah pada Juni dua ribu dua puluh lima, seratus dua puluh lima juta rupiah pada Oktober dua ribu dua puluh lima, seratus lima puluh juta rupiah pada November dua ribu dua puluh lima, dan lima ratus juta rupiah pada dua puluh tujuh November dua ribu dua puluh lima. Hery menyatakan seluruh informasi tersebut adalah bohong, termasuk klaim Lukman yang menyebutkan adanya kode stiker khusus jika Hery membutuhkan uang.
Hery menambahkan bahwa keterangan dari Edi Sugandi justru bertolak belakang dengan klaim Lukman Malanuang, di mana Edi menginformasikan bahwa penyerahan uang hanya terjadi satu kali di area parkir Pasar Festival tanpa mengetahui nominal pastinya. Pertemuan kedua dan ketiga di kawasan Pulogebang Permai diakui Edi bukan untuk menyerahkan uang melainkan hanya mengantarkan dokumen dari Lukman Malanuang. Informasi ini juga diperkuat oleh kesaksian Zaenal, sopir pribadi Hery Susanto, yang menerangkan bahwa selama tahun dua ribu dua puluh lima, Hery hanya pernah satu kali mengunjungi Pasar Festival dan saat itu ia hanya membawa tas kerja berukuran kecil yang tidak memungkinkan untuk memuat uang tunai ratusan juta rupiah.
“Saya tidak pernah memberikan penugasan kepada Edi Sugandi untuk mengambil uang atau barang dari Lukman maupun Agung. Tidak ada aliran dana sepeser pun yang saya terima dari mereka,” ujar Hery Susanto menegaskan posisinya.
Hery menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melibatkan Edi Sugandi, Lukman Malanuang, maupun Agung Winarno dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Hubungan dirinya dengan Lukman Malanuang dan Agung Winarno diklaim murni sebagai hubungan pertemanan, silaturahmi, dan diskusi ilmiah biasa. Pertemuan dengan Lukman Malanuang pada tahun dua ribu dua puluh lima dilakukan karena Ombudsman sedang melakukan kajian mengenai pemanfaatan biomassa dalam energi listrik serta budi daya penangkapan benih bening lobster, di mana Lukman diundang sebagai akademisi bergelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor di bidang pengelolaan sumber daya alam sekaligus Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang telah memiliki nota kesepahaman resmi dengan Ombudsman.
Atas dasar seluruh bantahan dan fakta-fakta persidangan tersebut, Hery Susanto menilai tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal dua belas huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman pidana penjara selama lima tahun enam bulan adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hery menyoroti ketiadaan saksi maupun bukti nyata yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan yang dapat membuktikan dirinya menerima aliran dana haram tersebut. Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan jaksa yang menetapkan uang pengganti sebesar empat koma seratus lima puluh miliar rupiah subsider tiga tahun kurungan serta denda sebesar tiga ratus juta rupiah subsider seratus hari kurungan, mengingat tidak ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
Di akhir nota pembelaannya, Hery Susanto memaparkan rangkaian aktivitas kedinasannya selama kurun waktu akhir tahun dua ribu dua puluh lima hingga April dua ribu dua puluh enam untuk menunjukkan dedikasinya pada lembaga negara tersebut. Pada Desember dua ribu dua puluh masehi, ia fokus menyelesaikan program kerja tahunan Ombudsman RI dan mempersiapkan proses seleksi keanggotaan baru. Setelah melewati rangkaian seleksi dan konsolidasi pada awal tahun dua ribu dua puluh enam, Hery Susanto secara resmi dilantik kembali sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal sepuluh April dua ribu dua puluh enam, sebelum akhirnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung enam hari setelah pelantikan tersebut. Hery memohon agar majelis hakim memberikan putusan bebas murni demi keadilan hukum yang seadil-adilnya.
