Halorakyat.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (06/10). Regulasi baru ini mencakup 23 bab dengan total 313 pasal yang dirancang untuk memperbarui sistem ketenagakerjaan nasional secara komprehensif. Pengesahan ini merupakan tindak lanjut langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 terkait gugatan serikat pekerja terhadap UU Cipta Kerja, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui pengiriman Surat Presiden pada 1 September 2026.
Proses pembahasan beleid ini tergolong cepat karena dilakukan hanya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, yakni sejak 14 September hingga 4 Oktober 2026. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, menyatakan bahwa undang-undang ini menjadi pilar krusial dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak-hak normatif, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Penyusunan undang-undang ini bertujuan untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang memberikan perlindungan lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait hak-hak normatif, jaminan sosial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja,” tutur Putih Sari.
Dalam pemaparannya, Putih Sari menekankan bahwa regulasi ini tidak hanya berfokus pada sisi perlindungan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi pemberi kerja serta memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk pekerja perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Aturan ini diharapkan mampu mendorong perluasan kesempatan kerja serta mewujudkan sistem pengupahan yang adil. Selain itu, beleid tersebut diproyeksikan mampu beradaptasi dengan pola dunia kerja modern serta transformasi digital yang sedang berlangsung.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menambahkan bahwa undang-undang ini secara fundamental mengukuhkan pilar perlindungan yang lebih berkeadilan dengan menyelaraskan norma-norma yang sebelumnya tersebar dan kerap memicu ketidakpastian hukum. Salah satu fokus utamanya adalah penegasan prinsip non-diskriminasi dalam proses rekrutmen, pengupahan, hingga pengembangan karier. Hal ini dimaksudkan agar setiap pekerja memperoleh perlakuan yang setara, bermartabat, dan adil di tempat kerja.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada perlindungan pencari kerja dengan mewajibkan penyediaan informasi pasar kerja yang terbuka dan transparan. Langkah ini diyakini mampu mencegah praktik percaloan, penipuan, serta penyebaran informasi lowongan kerja fiktif yang merugikan masyarakat. Selain itu, terdapat penegasan status bagi peserta pemagangan, termasuk kewajiban pemberian uang saku, perlindungan K3, serta kepesertaan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Dalam aspek hubungan industrial, undang-undang ini memperkuat hak pekerja untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasi. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga diperkuat guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Terkait keselamatan kerja, undang-undang ini mewajibkan pengusaha untuk menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi, yang tidak hanya berorientasi pada penanganan kecelakaan, tetapi juga pada pencegahan risiko serta pengendalian bahaya di lingkungan kerja.
Transformasi pengawasan ketenagakerjaan menjadi instrumen yang lebih profesional dan proaktif juga menjadi sorotan utama. Pengawas ketenagakerjaan diberikan kewenangan lebih besar dalam melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data untuk memastikan setiap pelanggaran norma ditindaklanjuti secara efektif. Selain itu, sanksi administratif dan pidana yang tegas, proporsional, serta berjenjang telah disiapkan bagi pengusaha yang melanggar aturan perlindungan pekerja.
Terdapat pula beberapa poin baru yang diatur secara spesifik, seperti pembentukan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan dan penguatan peran Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga nonstruktural independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah diatur untuk menjamin sinkronisasi perencanaan ketenagakerjaan di seluruh wilayah. Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon serta jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) juga telah diakomodasi untuk memberikan perlindungan ekonomi yang lebih baik.
Kepastian hak bagi pekerja perempuan, termasuk cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya, kini diatur dengan lebih tegas dalam undang-undang ini. Larangan penahanan ijazah serta dokumen pribadi oleh pemberi kerja selama proses perekrutan juga menjadi norma baru yang wajib dipatuhi. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas bagi pekerjaan fleksibel untuk merespons dinamika dunia kerja di masa depan. Melalui serangkaian aturan tersebut, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara hak pekerja dan iklim investasi yang berkelanjutan di Indonesia.
