Halorakyat.id — Aksi unjuk rasa yang menuntut perbaikan kondisi biaya hidup di Prancis berubah menjadi kerusuhan besar yang melanda Paris dan sejumlah kota besar lainnya. Situasi yang memanas tersebut mengakibatkan sebanyak 1.200 orang ditangkap oleh pihak kepolisian, sementara 150 petugas keamanan dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan fisik yang ekstrem di lapangan.
Kondisi jalanan di ibu kota Prancis kini tampak porak-poranda setelah aksi protes yang semula damai berkembang menjadi tindakan penjarahan massal dan pembakaran fasilitas umum. Bentrokan ini melibatkan massa pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian yang menggunakan gas air mata serta meriam air untuk membubarkan kerumunan yang melemparkan berbagai benda serta kembang api ke arah petugas.
“Sebuah keajaiban jumlah korban tidak lebih tinggi dari ini,” ujar Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu saat meninjau kondisi petugas di pusat kota Paris pasca insiden.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat bahwa aksi protes tersebut diikuti oleh setidaknya 550.000 orang, meskipun serikat pekerja CGT mengklaim jumlah peserta mencapai 800.000 orang. Kekerasan yang terjadi dinilai sangat intens dan melibatkan kelompok pemuda yang bergerak secara terorganisasi untuk menjarah berbagai jenis toko, mulai dari supermarket, apotek, butik mewah, hingga gerai elektronik di kota-kota besar seperti Marseille, Nice, Bordeaux, dan Strasbourg.
Dalam aksinya, kelompok pria muda yang mengenakan masker dan sarung tangan dilaporkan memutus kamera pengawas sebelum memecahkan kaca jendela untuk menguras isi toko. Tidak hanya sektor komersial, kantor-kantor pemerintahan kota pun menjadi sasaran vandalisme dan pembakaran, termasuk sebuah kantor pemerintahan di Limoges yang telah berdiri selama lebih dari 140 tahun serta kantor layanan pariwisata di Lyon.
Wakil Wali Kota Paris, Emmanuel Gregoire, menggambarkan kerusakan yang terjadi di seluruh ruas jalan ibu kota sangat parah. Seorang remaja berusia 17 tahun bahkan dilaporkan kehilangan tangan kanannya akibat terkena ledakan granat pengendali massa yang dilepaskan di tengah kekacauan di kota Saint-Etienne, Prancis bagian selatan.
Kekacauan ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk politisi di luar negeri. Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, melalui platform X, menyoroti insiden ini dengan mengaitkan isu imigrasi sebagai penyebab kerusuhan. Ia mengkritik kebijakan liberal Barat yang dianggap mengabaikan aspek asimilasi dan kecocokan dalam keberagaman, sebuah pernyataan yang menambah tensi perdebatan global mengenai peristiwa tersebut.
Di dalam negeri, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan peringatan tegas terhadap para pelaku vandalisme dan penjarahan. Ia menegaskan bahwa pihak berwenang akan menuntut setiap individu yang terlibat dalam perusakan tempat usaha maupun kantor pemerintahan tanpa pandang bulu. Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi politik yang memanas menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung dalam enam bulan ke depan.
Politisi oposisi pun mulai memanfaatkan momen kerusuhan ini sebagai bagian dari agenda kampanye mereka. Marine Le Pen dari kelompok sayap kanan mengecam para perusuh dan menuding partai rivalnya dari sayap kiri, Jean-Luc Melenchon, telah memberikan legitimasi terhadap aksi kekerasan tersebut. Menanggapi tuduhan itu, Melenchon yang sebelumnya mendukung aksi protes mahasiswa, mendesak massa untuk menjauhi tindakan penjarahan karena dianggap bertentangan dengan metode perjuangan mereka.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih bersiaga di berbagai titik strategis untuk mencegah berulangnya kerusuhan susulan. Pemerintah Prancis tengah berupaya memulihkan ketertiban di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi yang memicu kemarahan publik. Fokus utama saat ini adalah memastikan penegakan hukum bagi mereka yang terbukti melakukan tindak kriminal selama gelombang demonstrasi berlangsung.
