Halorakyat.id — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang komunikasi dan dialog dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) guna membahas polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keterangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026).
Dalam keterangannya, Hasto menyinggung kembali Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang dinilainya sebagai bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) secara sengaja. Menurutnya, keputusan lembaga peradilan konstitusi tersebut telah memberikan gambaran yang jelas kepada publik mengenai dinamika politik dan hukum yang terjadi sebelumnya.
“Ya, kami membuka ruang untuk dialog. Karena bagaimanapun juga keputusan Mahkamah Konstitusi terang benderang mengingatkan kepada kita bahwa melalui keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto menegaskan bahwa permasalahan yang menyelimuti status ijazah Gibran tidak sekadar menyentuh ranah etik semata, melainkan juga mengarah pada dugaan pelanggaran hukum. Ia menyebut terdapat indikasi penggunaan hukum kekuasaan untuk mengesampingkan persyaratan administratif minimum yang telah diatur secara tegas di dalam konstitusi.
Ia membeberkan bahwa berdasarkan aspek persyaratan minimum yang ditetapkan oleh konstitusi, seorang calon diwajibkan memiliki ijazah SMA atau sederajat. Namun, menurut Hasto, fakta persidangan atau kajian yang ada menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menemukan keberadaan fisik maupun keabsahan ijazah yang dimaksud.
Lebih lanjut, politikus PDIP tersebut mengungkapkan bahwa polemik ini berpotensi menjadi beban politik serta beban legitimasi bagi roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya mengaku terus mencermati dan menyerap berbagai aspirasi dari publik, termasuk pandangan kritis yang disuarakan oleh kalangan akademisi.
PDIP mencatat berbagai masukan mendalam dari para guru besar perguruan tinggi yang secara tegas menyatakan sikap atas dugaan pelanggaran etika berat tersebut. Pelanggaran etika kepemimpinan dinilai dapat mengikis tingkat kepercayaan publik serta mencabut kepemimpinan moral seorang pejabat negara di mata masyarakat luas.
Hasto menambahkan, etika moral seharusnya senantiasa dijadikan landasan utama dalam pengambilan setiap keputusan strategis, kebijakan publik, maupun sikap politik seorang pemimpin. Ketika nilai-nilai etika tersebut diabaikan, maka keabsahan moral kepemimpinan secara otomatis akan runtuh di hadapan seluruh rakyat Indonesia.
Di sisi lain, respons dari kubu PKS juga telah mengemuka melalui pernyataan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid. Langkah ini menyusul arahan dan pidato Presiden PKS Almuzzammil Yusuf yang menegaskan komitmen partainya untuk mengawal serta menjembatani seluruh bentuk aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah tersebut.
Muhammad Kholid menjelaskan bahwa Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS telah memberikan penugasan khusus kepada Fraksi PKS di DPR RI untuk mulai menjajaki komunikasi politik lintas fraksi. Upaya lintas partai ini direncanakan berjalan secara intensif seiring berhentinya masa reses dan dibukanya masa persidangan parlemen mendatang.
“DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi lain. Saat ini DPR RI masih reses, kita akan tunggu nanti saat masa sidang berikutnya,” ungkap Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Selain melakukan penjajakan komunikasi awal, PKS juga membuka peluang untuk menindaklanjuti tuntutan publik melalui mekanisme konstitusional di DPR RI. Pilihan penggunaan hak-hak parlementer seperti hak angket maupun hak menyatakan pendapat kini tengah dikaji mendalam oleh internal partai bersama anggota legislatif lainnya.
Kholid memungkas bahwa konsolidasi serta pemetaan pandangan dari seluruh fraksi di Senayan menjadi langkah krusial sebelum menentukan sikap resmi partai. PKS memilih untuk bersikap cermat dan mendengarkan seluruh pertimbangan hukum maupun politik yang berkembang demi memastikan penanganan aspirasi publik berjalan secara rasional dan terukur.
