Halorakyat.id — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan penyitaan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kali ini, tim penyidik menyita satu unit kendaraan roda empat merek BMW dari tangan tersangka Richard Erlangga (RIC), yang merupakan tenaga ahli dari mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Penyitaan kendaraan bermotor jenis sedan mewah tersebut secara resmi menambah deretan barang bukti yang berhasil diamankan oleh KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut.
Mobil BMW tersebut disita langsung oleh tim penyidik dan saat ini telah dipindahkan serta berada di area parkir Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Penyitaan kendaraan milik tersangka Richard Erlangga ini merupakan kelanjutan dari rangkaian proses hukum serta penelusuran aset yang terus dilakukan oleh lembaga antirasuah guna memulihkan kerugian negara akibat praktik korupsi di lingkungan lembaga penanggulangan bencana tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya tindakan penyitaan aset terbaru tersebut saat memberikan keterangan resmi kepada wartawan di Jakarta.
“Penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil BMW dari tersangka Saudara RIC,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Jakarta.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyitaan kendaraan terbaru dari tangan Richard Erlangga menambah jumlah keseluruhan armada mobil yang telah diamankan oleh penyidik dalam perkara penyelewengan dana bencana ini. Hingga saat ini, total kendaraan roda empat yang berhasil disita oleh pihak komisi antirasuah telah mencapai empat unit. Penambahan aset sitaan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penyelamatan aset negara yang bersumber dari dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan.
Sebelum melakukan penyitaan mobil BMW dari tersangka Richard Erlangga, penyidik KPK telah lebih dahulu mengamankan tiga unit mobil lainnya. Tiga kendaraan tersebut disita saat tim penyidik menggelar tindakan penggeledahan di rumah tersangka Bima Setiawan (BMS) serta beberapa lokasi kediaman pihak terkait yang berlokasi di area DKI Jakarta. Tiga unit mobil yang diamankan pada penggeledahan sebelumnya terdiri dari satu unit merek AION, satu unit merek BYD Atto 3 Superior, serta satu unit mobil merek BMW.
Dalam konstruksi perkara yang tengah diusut oleh KPK, Bima Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam skandal korupsi pengeluaran dana siap pakai BNPB. Bima Setiawan diketahui menjabat sebagai tenaga ahli sekaligus merupakan adik kandung dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Penyidik menduga kuat Bima Setiawan memanfaatkan posisinya untuk terlibat secara langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh BNPB selama kurun waktu tertentu.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menguraikan bahwa dana siap pakai (DSP) merupakan dana cadangan khusus yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk penanganan kondisi darurat bencana di seluruh wilayah Indonesia. Mekanisme pencairan dana siap pakai tersebut memang dirancang secara khusus agar bersifat fleksibel demi mempercepat pertolongan di lapangan, namun tetap diwajibkan untuk memenuhi salah satu dari empat kriteria persyaratan kedaruratan yang telah ditetapkan dalam regulasi keuangan negara.
Selama ini, anggaran dana siap pakai di lingkungan BNPB telah dialokasikan dan digunakan untuk membiayai penanganan berbagai bencana alam berskala besar di Tanah Air. Beberapa di antaranya meliputi operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Kalimantan dan Papua, penanganan dampak bencana gempa bumi berkekuatan besar di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penanggulangan bencana banjir bandang di sejumlah daerah di Pulau Sumatera.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, pihak BNPB menentukan sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa atau vendor melalui metode penunjukan langsung berdasarkan Rencana Kerja Kolaboratif (RKK). Metode penunjukan langsung tersebut diterapkan secara sah agar proses pengadaan barang kebutuhan penanganan bencana dapat berlangsung serba cepat dan responsif saat status bencana darurat telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Mata anggaran penunjang utama dalam seluruh rangkaian proses tersebut menggunakan alokasi dana siap pakai yang dikelola BNPB.
Kendati demikian, dalam proses penelusuran mendalam yang dilakukan oleh penyidik komisi antirasuah, KPK menemukan adanya dugaan kuat praktik konflik kepentingan serta indikasi tindak pidana suap dalam pengelolaan dana darurat tersebut. Penyidik KPK lantas membagi penanganan perkara korupsi di BNPB ini ke dalam dua kluster utama guna mempermudah proses pembuktian pidana dan penelusuran aliran dana yang terjadi.
Tersangka Bima Setiawan terjerat dalam penanganan kasus kluster pertama, yakni terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa periode tahun 2024 hingga 2026. KPK menemukan petunjuk faktual bahwa sejumlah vendor penyedia barang yang ditunjuk langsung oleh BNPB diduga memiliki keterkaitan erat serta berafiliasi secara terstruktur dengan Bima Setiawan yang menjabat Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus saudara kandung dari pejabat pimpinan lembaga tersebut. Total nilai dari seluruh paket pengadaan yang melibatkan vendor-vendor terafiliasi itu diperkirakan mencapai angka sangat fantastis, yakni sekitar Rp 148 miliar.
Aliran dana hasil pengadaan yang mengalir ke perusahaan-perusahaan afiliasi Bima Setiawan tersebut diduga tidak hanya berhenti pada penunjukan proyek semata, melainkan mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka.
“Bahwa dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE,” ungkap Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.
Penyidik KPK membeberkan secara terperinci bahwa dana hasil proyek pengadaan darurat bencana tersebut dialihkan oleh Bima Setiawan untuk melakukan aksi korporasi pribadi berupa pembelian ratusan juta lembar saham di PT Medela Potentia (MDLA). Transaksi pembelian saham tersebut dilakukan melalui bendera entitas bisnis PT Alfa Veritas Energizer (AVE) yang dikendalikan oleh pihak tersangka. Total kepemilikan saham yang berhasil dibeli oleh PT AVE mencapai sekitar 150,4 juta lembar saham atau setara dengan 1,07 persen dari total saham perseroan. Per tanggal 13 Oktober 2026, nilai per lembar saham tersebut berada pada angka Rp 206, sehingga total akumulasi nilai saham yang dibeli dari hasil penyelewengan dana tersebut mencapai sekitar Rp 30,98 miliar.
Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tersebut, tersangka Bima Setiawan dijerat dengan sangkaan pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain menetapkan Bima Setiawan dan Richard Erlangga sebagai tersangka pada kluster pertama, KPK hingga kini juga telah menetapkan empat orang tersangka lainnya yang terlibat dalam skandal korupsi pengelolaan dana bencana BNPB pada kluster kedua. Penyidikan kasus ini dipastikan masih terus berkembang seiring penelusuran aset tambahan oleh tim penyidik KPK.
