Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan sebanyak 14 orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pihak yang terjaring dalam operasi ini mencakup pejabat tinggi, pegawai negeri, hingga unsur pihak swasta yang selama ini memiliki keterkaitan dengan proyek di lembaga tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya sejumlah pihak yang telah dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga saat ini, status ke-14 orang tersebut masih sebagai terperiksa, mengingat tim penyidik memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam setelah penangkapan untuk menentukan status hukum mereka secara resmi berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan.
“Confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Selain mengamankan sejumlah orang, tim penyidik KPK juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang cukup signifikan. Barang bukti tersebut berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dengan nilai hitungan awal mencapai Rp 1,4 miliar. Tidak hanya uang tunai, petugas juga menyita aset berupa logam mulia emas yang diduga berkaitan dengan praktik rasuah yang tengah diusut oleh lembaga antirasuah tersebut.
Dugaan tindak pidana korupsi ini disinyalir berkaitan dengan penyalahgunaan dana siap pakai untuk kebutuhan kebencanaan. Berdasarkan keterangan awal, perkara ini mencakup proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Pihak KPK saat ini masih melakukan pendalaman mendalam untuk merinci lebih lanjut mengenai jenis proyek pengadaan serta alokasi anggaran bencana mana saja yang diselewengkan oleh pihak-pihak terkait.
Menanggapi peristiwa tersebut, pihak BNPB menyatakan sikap kooperatif dalam membantu proses hukum yang sedang berjalan. Juru bicara BNPB, Berton Padjaitan, mengungkapkan bahwa lembaganya menghormati sepenuhnya prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. BNPB memastikan tidak akan melakukan intervensi apa pun terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
Sebagai bentuk pengawasan internal, pimpinan BNPB telah memberikan instruksi kepada Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh serta mengamankan dokumen-dokumen penting yang diperlukan oleh KPK. Pihak manajemen BNPB juga menegaskan komitmen mereka dalam memperkuat tata kelola lembaga dan integritas para pegawainya agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Kendati tengah menghadapi guncangan hukum, BNPB meminta seluruh jajaran pegawai di berbagai daerah untuk tetap fokus menjalankan tugas utama dalam penanggulangan bencana dan kemanusiaan. Pegawai diimbau agar tidak terpengaruh oleh dinamika proses hukum yang sedang berlangsung dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di lapangan.
Publik kini menanti keterangan resmi lebih lanjut dari pihak KPK terkait detail perkara serta penetapan tersangka setelah masa pemeriksaan 1×24 jam berakhir. KPK berjanji akan menyampaikan seluruh fakta yang ditemukan dalam konferensi pers resmi, termasuk mengenai detail pengadaan barang dan jasa serta keterlibatan pihak-pihak yang telah diamankan dalam operasi tersebut. Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan di bawah pengawasan ketat penyidik KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus.
