Halorakyat.id — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) secara resmi membeberkan lima temuan utama terkait keberadaan bangunan klaster mewah di area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan ini merupakan hasil tindak lanjut dari inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu (23/9) lalu, yang kemudian memicu investigasi mendalam oleh pihak kementerian.
Hasil investigasi mengungkap bahwa bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) karena didirikan secara swadaya tanpa menggunakan anggaran APBN. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Komjen Rudi Setiawan, menyatakan bahwa bangunan-bangunan yang berdiri di area sempadan sungai tersebut dibangun secara ilegal dan tidak sesuai dengan aturan pemanfaatan lahan lapas.
“Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN, melainkan murni swadaya sendiri tanpa izin resmi,” tegas Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Komjen Rudi Setiawan.
Salah satu temuan yang paling menonjol adalah terkait kepemilikan minuman keras di dalam bangunan mewah tersebut. Berbeda dengan keterangan awal yang menyebutkan barang tersebut milik oknum petugas lapas, hasil investigasi memastikan bahwa minuman keras tersebut merupakan milik narapidana kasus korupsi, Jimmy Masrin. Sosok Jimmy bahkan terekam dalam kamera pengawas saat mencoba melarikan diri ketika inspeksi Ombudsman berlangsung.
Selain masalah minuman keras, ditemukan adanya upaya sistematis oleh oknum aparatur sipil negara di lapas tersebut untuk menyembunyikan barang-barang mewah milik narapidana menjelang inspeksi dari Menteri Imipas Agus Andrianto. Barang-barang tersebut dipindahkan secara diam-diam pada malam hari setelah sidak Ombudsman, di mana sebagian besar di antaranya ditemukan disembunyikan di area bekas kandang sapi di lingkungan lapas.
Data kementerian menunjukkan bahwa terdapat 13 unit bangunan yang tidak terdaftar dalam Sistem Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK), di samping delapan bangunan lain yang tercatat secara resmi. Seluruh bangunan ilegal tersebut diketahui mulai berdiri sejak tahun 2023 di era pergantian kepala lapas yang lama, dan kemudian mengalami renovasi pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026.
Terkait konsekuensi hukum dan administratif, Kementerian Imipas telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot jabatan Wisnu Hani Putranto sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong. Wisnu beserta 16 aparatur sipil negara lainnya yang terlibat dalam skandal klaster mewah ini kini telah dijatuhi sanksi pemberhentian dari statusnya sebagai ASN, sebagai bentuk komitmen kementerian dalam membersihkan tata kelola pemasyarakatan dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Jimmy Masrin sendiri merupakan narapidana yang menjalani hukuman atas kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ia telah dijatuhi vonis pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp 250 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti mencapai USD 32,9 juta. Temuan fasilitas mewah ini menjadi catatan hitam serius bagi sistem pengawasan di dalam lingkungan pemasyarakatan.
Proses pembongkaran terhadap 13 unit bangunan yang tidak memiliki izin tersebut telah dilakukan sebagai langkah pemulihan fungsi lahan. Pihak kementerian menegaskan bahwa tindakan tegas ini akan terus berlanjut untuk memastikan tidak ada lagi fasilitas eksklusif bagi narapidana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
