Halorakyat.id — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjatuhkan sanksi disiplin tegas kepada 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tindakan tegas ini diambil setelah belasan petugas tersebut terbukti melakukan penyalahgunakan wewenang dengan memindahkan berbagai barang mewah milik warga binaan ke sebuah bekas kandang sapi. Upaya pemindahan barang tersebut dilakukan secara sengaja guna menghindari inspeksi mendadak yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Kasus ini bermula dari temuan awal oleh Ombudsman Republik Indonesia yang melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu pagi hingga siang hari, tanggal 23 September lalu. Dalam sidak tersebut, pihak Ombudsman mendeteksi adanya keberadaan fasilitas atau bangunan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan tertentu di dalam area lapas. Temuan ini langsung memicu reaksi cepat dari jajaran kementerian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap sistem pengawasan di lapas tersebut.
Mengetahui adanya temuan sensitif dari Ombudsman dan rencana kedatangan Menteri Imipas untuk melakukan sidak lanjutan, sejumlah oknum petugas lapas berinisiatif memindahkan barang-barang mewah milik warga binaan pada malam harinya. Barang-barang mewah tersebut dikeluarkan dari blok hunian lapas secara tergesa-gesa agar situasi di dalam lapas terlihat bersih dan steril dari fasilitas terlarang saat menteri tiba di lokasi.
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rudi Setiawan, dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenimipas, Kuningan, Jakarta Selatan, mengonfirmasi bahwa sebagian barang mewah yang dipindahkan tersebut berhasil dilacak dan ditemukan oleh tim investigasi. Sebagian barang terdeteksi disembunyikan di area bekas kandang sapi yang berada di dalam lingkungan kompleks lapas, sementara sebagian lainnya diduga telah berhasil dibawa keluar dari area lapas.
“Jadi pada tanggal 23 malam, barang-barang itu dipindahkan. Sebagian ada yang berhasil kita temukan, dan sebagian lagi ada yang sudah dibawa keluar dan kita temukan di bekas kandang sapi tersebut,” ungkap Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan.
Rudi Setiawan juga menambahkan bahwa barang-barang mewah tersebut sengaja disediakan dan digunakan oleh warga binaan itu sendiri dengan bantuan atau pembiaran dari oknum petugas lapas. Akibat aksi penyelundupan taktis ini, saat Menteri Agus Andrianto tiba di Lapas Cibinong untuk melakukan peninjauan langsung, seluruh fasilitas mewah tersebut sudah kosong dan tidak lagi berada di tempat semula.
Sebagai konsekuensi atas pelanggaran berat ini, Kemenimipas mengambil langkah drastis dengan memberhentikan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto. Pemecatan ini dilakukan setelah pemeriksaan intensif terhadap pejabat kalapas lama maupun kalapas baru yang menjabat di institusi tersebut. Keduanya terbukti lalai dan ikut bertanggung jawab atas terjadinya pembiaran fasilitas mewah serta upaya manipulasi temuan sidak.
Secara keseluruhan, terdapat 17 pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin dari hasil investigasi menyeluruh ini. Rincian sanksi tersebut meliputi satu orang pegawai yang diberhentikan secara tidak hormat dari statusnya sebagai ASN, lima orang pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat, serta sebelas pegawai lainnya yang dikenai sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan bobot keterlibatan masing-masing.
Berdasarkan hasil investigasi tim internal, seluruh oknum ASN yang dijatuhi sanksi tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku bagi aparatur negara. Mereka dinilai melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan penjatuhan sanksinya merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 pada peraturan pemerintah tersebut.
Langkah penertiban ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran pemasyarakatan di Indonesia agar tidak main-main dengan aturan penahanan dan pembinaan warga binaan. Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus membersihkan lingkungan lembaga pemasyarakatan dari segala bentuk fasilitas khusus, klaster mewah, maupun praktik kolusi antara petugas dan warga binaan demi menegakkan keadilan serta marwah hukum yang bersih.
