Halorakyat.id — Proses pembongkaran sejumlah bangunan berfasilitas mewah yang berada di dalam area Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, berlangsung pada Rabu (30/9/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan adanya fasilitas tidak wajar yang menyalahi aturan pemasyarakatan di lokasi tersebut. Hingga Rabu siang, petugas terlihat menggunakan alat berat untuk merobohkan bangunan yang kini kondisinya sudah rata dengan tanah.
Selain merobohkan struktur bangunan utama, petugas Lapas Cibinong juga tampak mengevakuasi berbagai barang pribadi milik narapidana yang sebelumnya tersimpan di dalam klaster tersebut. Sejumlah barang yang diangkut oleh petugas antara lain televisi, kasur, peralatan olahraga, hingga kompor masak. Barang-barang tersebut dikumpulkan di satu titik untuk kemudian ditertibkan sesuai dengan ketentuan barang milik negara maupun barang pribadi warga binaan.
Langkah pembongkaran ini didorong secara langsung oleh Komisi XIII DPR RI yang sempat melakukan peninjauan ke lokasi sehari sebelumnya. Pihak legislatif menegaskan bahwa keberadaan fasilitas istimewa di dalam penjara merupakan bentuk pelanggaran prinsip keadilan bagi seluruh narapidana. Penertiban ini dipandang perlu guna memastikan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif atau hak istimewa yang diberikan kepada warga binaan tertentu di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
“Komisi XIII DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong dan seluruh lapas yang ada di Indonesia serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan,” tegas Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 10 bangunan yang dinyatakan menyalahi aturan dari total 13 unit yang berdiri di sana. Bangunan-bangunan tersebut tidak hanya tidak terdaftar dalam aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tetapi juga diketahui berdiri di atas lahan bantaran sungai yang bukan merupakan peruntukan sarana operasional lapas. Hal ini mempertegas adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pembangunan fasilitas tersebut sejak awal.
Skandal klaster mewah ini mencuat ke publik setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong. Dalam temuan tersebut, tim pengawas menemukan bukti berupa foto narapidana di dalam klaster mewah tersebut serta adanya minuman keras. Temuan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Irjen Imipas), Komjen Rudi Setiawan, yang memastikan bahwa seluruh bangunan mewah itu dibangun secara swadaya tanpa alokasi anggaran APBN.
Sebagai konsekuensi atas pelanggaran berat ini, pihak kementerian telah mengambil langkah tegas terhadap jajaran struktural di Lapas Cibinong. Sebanyak lima pejabat, termasuk Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kasiebinadik, Kasiekamtib, dan Kepala Urusan Umum, resmi dinonaktifkan dari jabatannya. Tindakan ini diambil agar pemeriksaan mendalam terkait penyalahgunaan wewenang dapat berjalan objektif tanpa intervensi.
Rudi Setiawan menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas pembiaran atau pembangunan fasilitas ilegal tersebut. Bentuk sanksi yang disiapkan mencakup demosi, penonaktifan jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Hingga saat ini, proses investigasi internal masih terus dilakukan untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam praktik pembangunan klaster mewah di lingkungan pemasyarakatan tersebut.
