Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada Kamis (15/10/2026). Penangkapan ini dilakukan atas dugaan praktik suap yang melibatkan proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga adanya upaya manipulasi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain mengamankan Bupati Klaten, tim penyidik lembaga antirasuah turut menangkap 19 orang lainnya dalam serangkaian operasi yang digelar di wilayah Klaten serta Jakarta. Pihak KPK saat ini masih terus mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam pusaran kasus yang mencoreng tata kelola pemerintahan daerah tersebut.
“Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD, selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Dalam operasi senyap tersebut, petugas KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebagai bukti awal tindak pidana korupsi. Meskipun proses penghitungan secara mendetail masih terus dilakukan oleh tim di lapangan, nominal uang yang disita diperkirakan mencapai angka Rp1 miliar.
Hingga saat ini, para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK, Jakarta. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka secara resmi.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat adanya dugaan keterlibatan oknum BPK dalam memuluskan hasil audit atas kinerja pemerintah daerah. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas aliran dana tersebut guna membongkar jaringan suap yang diduga telah berlangsung cukup lama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Klaten.
Pihak penyidik KPK memastikan akan terus mengembangkan temuan ini berdasarkan keterangan dari 20 orang yang telah diamankan. Informasi lebih lanjut mengenai detail perkara, termasuk konstruksi hukum dan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka, rencananya akan disampaikan melalui konferensi pers resmi setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan.
