Halorakyat.id — Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dipastikan tetap harus mendekam di dalam sel penjara meskipun dirinya telah melunasi denda sebesar 50 juta Ringgit atau setara dengan Rp 223,4 miliar. Pembayaran denda tersebut sebelumnya diproyeksikan sebagai syarat utama bagi Najib untuk dapat beralih status menjadi tahanan rumah sesuai dengan putusan pengadilan. Namun, langkah hukum terbaru dari otoritas hukum Malaysia membuat rencana pemindahan status penahanan tersebut menjadi tertunda tanpa kepastian waktu yang jelas.
Kantor Jaksa Agung Malaysia (AGC) secara resmi mengumumkan penangguhan penahanan rumah tersebut pada Jumat, 6 November 2026. Keputusan ini diambil pada hari yang sama saat denda puluhan juta Ringgit tersebut dibayarkan dan perintah Pengadilan Tinggi dikeluarkan untuk membebaskannya dari penjara konvensional. Penangguhan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk melakukan tinjauan mendalam mengenai prosedur hukum yang sedang berjalan serta implikasi dari pengampunan kerajaan yang diterima oleh terpidana kasus korupsi tersebut.
“Dalam hal ini, penerapan tahanan rumah harus ditangguhkan sementara sampai penyelidikan dan klarifikasi lebih lanjut dilakukan untuk memastikan kepatuhan hukum,” tegas pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung Malaysia.
Penangguhan ini memicu protes keras dari tim pengacara Najib Razak yang menilai tindakan Kejaksaan Agung tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Para pengacara menegaskan bahwa seluruh syarat yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam dekrit pengampunan kerajaan telah dipenuhi oleh klien mereka, termasuk pembayaran denda yang jumlahnya sangat besar tersebut. Mereka menuntut agar Najib segera dipindahkan ke kediamannya sesuai dengan perintah Pengadilan Tinggi yang telah diterbitkan sebelumnya tanpa adanya hambatan birokrasi tambahan.
Perselisihan hukum ini berpusat pada interpretasi mengenai apakah pembayaran denda sebesar RM50 juta tersebut secara otomatis mengakhiri hukuman penjara fisik Najib dalam kasus korupsi SRC International. Pihak berwenang sedang mengkaji apakah pembebasan tersebut hanya memungkinkannya menjalani sisa masa hukuman di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028, atau justru memiliki dampak hukum lain terhadap kasus-kasus korupsi lainnya yang masih menjerat Najib di pengadilan Malaysia.
Najib Razak sendiri telah menjalani hukuman sejak Agustus 2022 setelah divonis bersalah dalam kasus penyelewengan dana SRC International, sebuah anak perusahaan dari dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Awalnya, Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, namun pada awal tahun 2024, Dewan Pengampunan yang dipimpin oleh Raja Malaysia memutuskan untuk memangkas masa hukumannya menjadi setengahnya dan mengurangi denda dari RM210 juta menjadi RM50 juta.
Pada bulan September 2026, Najib mendapatkan pengampunan bersyarat tambahan dari Raja Malaysia saat itu, Sultan Ibrahim, yang membuka peluang baginya untuk menjalani sisa masa hukuman di bawah status tahanan rumah. Keputusan ini dipandang sebagai langkah kontroversial oleh sebagian masyarakat namun dianggap sebagai hak prerogatif raja dalam sistem monarki konstitusional Malaysia. Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan ternyata menghadapi hambatan teknis dan hukum yang sangat kompleks di tingkat kejaksaan.
Pihak Kejaksaan Agung Malaysia menggambarkan situasi ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hukum negara tersebut. Kompleksitas ini muncul karena adanya tumpang tindih antara perintah pengadilan, pelaksanaan pengampunan kerajaan, dan peraturan penjara yang berlaku. Otoritas hukum merasa perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak mencederai integritas sistem peradilan pidana Malaysia, terutama dalam menangani tokoh politik tingkat tinggi.
“Selama periode ini, status penahanan Najib harus tetap tidak berubah di tempat penahanannya saat ini, dengan tunduk pada kewenangan dan arahan dari otoritas terkait,” demikian bunyi pernyataan tertulis dari Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa langkah mereka tidak dimaksudkan untuk melawan atau membatalkan dekrit yang dikeluarkan oleh Raja. Sebaliknya, penangguhan ini diklaim sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan selaras dengan konstitusi. Peninjauan hukum lebih lanjut sangat diperlukan untuk memperjelas apakah masa penahanan rumah ini akan memengaruhi jadwal dimulainya hukuman penjara terpisah selama 15 tahun yang terkait dengan skandal korupsi 1MDB senilai miliaran dolar yang saat ini masih dalam proses hukum.
Perbedaan interpretasi ini menjadi sangat krusial bagi masa depan hukum Najib Razak. Jika hukuman kasus SRC International dianggap belum selesai sepenuhnya, maka eksekusi hukuman untuk kasus 1MDB yang memiliki skala lebih besar bisa tertunda. Putusan pengadilan sebelumnya menyatakan bahwa hukuman untuk kasus 1MDB baru akan dimulai secara berurutan setelah hukuman dalam kasus SRC International tuntas. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus utama dalam telaah hukum yang dilakukan oleh para jaksa senior di Kejaksaan Agung.
Dana sebesar Rp 223,4 miliar yang digunakan untuk membayar denda tersebut dilaporkan berasal dari sumbangan publik yang dikumpulkan oleh partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), tempat Najib bernaung. Penggalangan dana ini menunjukkan bahwa Najib masih memiliki basis dukungan politik yang kuat di dalam partainya, meskipun ia telah menyandang status sebagai narapidana. Dukungan ini juga memberikan tekanan politik tersendiri bagi pemerintah yang sedang berkuasa dalam menangani kasus ini.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, sebenarnya telah mengambil langkah administratif untuk mendukung status tahanan rumah Najib. Ia sempat menetapkan kediaman pribadi Najib yang berlokasi di Jalan Langgak Duta sebagai area penjara berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Penjara 1995. Langkah ini secara teknis memungkinkan sebuah rumah pribadi berfungsi sebagai tempat penahanan resmi bagi narapidana yang mendapatkan izin khusus.
Namun, penetapan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut kini menjadi menggantung seiring dengan intervensi dari Kejaksaan Agung. Para pengamat hukum di Malaysia menilai bahwa koordinasi antara kementerian, pengadilan, dan kejaksaan tampak tidak sinkron dalam menangani pembebasan bersyarat Najib Razak. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menjadi perhatian luas, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, mengingat besarnya skala skandal korupsi yang melibatkan mantan pemimpin negara tersebut.
Hingga saat ini, Najib Razak tetap berada di Penjara Kajang sembari menunggu hasil klarifikasi hukum yang dijanjikan oleh Kejaksaan Agung. Proses investigasi ini diharapkan dapat memberikan jawaban definitif mengenai kapan dan bagaimana prosedur tahanan rumah bagi Najib dapat dilaksanakan secara sah tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku. Publik Malaysia kini menantikan transparansi dari otoritas hukum dalam menyelesaikan polemik yang melibatkan salah satu tokoh paling berpengaruh di negara tersebut.
