Halorakyat.id — Pemerintah secara resmi meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi baru ini diterbitkan untuk menjadi payung hukum utama yang mengatur operasional transportasi online, baik ojek online (ojol) maupun layanan kurir digital di seluruh Indonesia.
Peluncuran aturan tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto setelah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan DPR RI dan kementerian teknis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/10/2026). Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.
Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan bahwa peraturan presiden ini mencakup berbagai aspek penting yang selama ini menjadi perhatian para pelaku industri transportasi berbasis aplikasi. Aspek-aspek tersebut meliputi tata kelola transportasi, sistem elektronik, perlindungan usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial bagi pengemudi, ketenagakerjaan, hingga aturan pelaksanaan teknis yang nantinya akan dijalankan oleh kementerian terkait.
“Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden no 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital,” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Untuk memastikan implementasi regulasi ini berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik, pemerintah dan DPR sepakat membentuk sebuah forum komunikasi khusus. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa forum tersebut akan berbentuk sekretariat bersama yang berfungsi menyelaraskan berbagai aturan turunan yang akan dikeluarkan oleh masing-masing kementerian teknis.
Dasco menambahkan bahwa sekretariat bersama tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Langkah sinkronisasi ini dinilai sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam pelaksanaan Perpres di lapangan, mengingat industri ini melibatkan jutaan pekerja informal dan pelaku usaha mikro.
Salah satu poin krusial yang diatur secara mendalam dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini adalah pembagian wewenang mengenai pengaturan tarif layanan. Dalam aturan baru ini, penetapan tarif tidak lagi berpusat pada satu instansi saja, melainkan dibagi secara spesifik antara Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menerangkan bahwa kementeriannya memiliki wewenang penuh untuk mengatur tarif angkutan penumpang atau ojek online yang membawa orang. Sementara itu, regulasi mengenai tarif pengantaran barang dan makanan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dudy mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan sebenarnya telah mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 lalu. Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah penetapan batas maksimal biaya sewa aplikasi atau potongan platform sebesar 8 persen untuk setiap pesanan yang diterima oleh pengemudi.
Kebijakan pemangkasan biaya platform menjadi maksimal 8 persen tersebut diklaim sebagai keputusan yang paling dinantikan oleh para pengemudi ojek online di tanah air. Kemenhub berkomitmen untuk terus mengawal jalannya aturan ini agar seluruh aplikator mematuhi batas potongan yang telah ditetapkan demi menjaga kesejahteraan para mitra pengemudi.
Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengonfirmasi bahwa kementeriannya sedang menyiapkan langkah taktis untuk merumuskan tarif pengantaran barang dan makanan. Pembagian tugas ini secara legal tercantum dalam salah satu pasal penting di dalam regulasi baru tersebut.
“Di dalam pasal 11 ayat 4 di Perpres ini Komdigi bertanggung jawab untuk menetapkan biaya jasa transportasi pengantaran barang dan makanan,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.
Nezar menekankan bahwa penyusunan tarif pengantaran barang dan makanan ini akan mengedepankan prinsip keadilan bagi semua pihak. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjamin pendapatan yang layak bagi para kurir serta memberikan perlindungan risiko kecelakaan kerja yang memadai selama mereka menjalankan tugas di jalan raya.
Guna merealisasikan amanat Perpres tersebut, Komdigi akan segera merilis Peraturan Menteri (Permen) yang akan memuat rincian formula perhitungan tarif secara detail. Aturan turunan ini diharapkan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi penyedia layanan.
Lahirnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini diharapkan mampu mengakhiri polemik panjang mengenai regulasi transportasi online di Indonesia yang sebelumnya kerap memicu aksi unjuk rasa dari para pengemudi. Melalui sinergi lintas kementerian yang terstruktur, pemerintah optimistis dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan berkeadilan sosial bagi seluruh ekosistem digital.
