Halorakyat.id — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Al Muktabar memberikan tanggapan resmi terkait aksi unjuk rasa sekelompok massa di depan Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming mundur dari jabatannya dan turut menyinggung persoalan ijazah yang sempat menjadi sorotan publik.
Pihak Istana Wakil Presiden menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming merespons tuntutan tersebut dengan sikap terbuka. Al Muktabar menyebutkan bahwa pemerintah memandang unjuk rasa ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar terjadi di Indonesia, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat perlu disikapi dengan cara yang bijak dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Bapak Wakil Presiden sangat menghormati apa yang disebut dengan aspirasi dan beliau memahami itu sebagai hal yang asas demokrasi bangsa kita,” ujar Plt Seswapres Al Muktabar.
Sebagai bentuk keterbukaan, Gibran bahkan telah memberikan instruksi khusus agar gerbang Istana Wakil Presiden dibuka untuk para pengunjuk rasa. Langkah ini diambil agar perwakilan massa dapat masuk ke area istana dan melakukan dialog secara langsung di ruangan yang lebih representatif, sehingga penyampaian pendapat dapat berjalan lebih tertib dan kondusif bagi kedua belah pihak.
Al Muktabar mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya menemui sekitar 30 hingga 40 orang massa aksi di depan gerbang untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Ia mengaku telah mendengarkan poin-poin aspirasi yang dibawa oleh massa, namun sayangnya tawaran untuk berdialog di dalam ruangan tidak mendapatkan respons positif dari pihak demonstran. Hingga saat ini, pihak Istana mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan di balik keengganan massa untuk memenuhi undangan dialog tersebut.
Meski dialog langsung urung terlaksana, pemerintah tetap menekankan pentingnya komunikasi yang sehat dalam kehidupan berbangsa. Al Muktabar menambahkan bahwa setiap realita yang dipermasalahkan oleh publik sebenarnya memiliki penjelasan yang dapat disampaikan secara transparan. Dialog dinilai sebagai instrumen paling efektif dalam membedah setiap persoalan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
Kejadian ini menambah catatan dinamika pengawalan kebijakan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Meski mendapat tekanan melalui aksi massa, pihak Istana tetap berupaya menjaga jalur komunikasi dengan publik tetap terbuka. Aparat keamanan di sekitar lokasi juga terpantau tetap berjaga untuk memastikan jalannya penyampaian pendapat tetap berada dalam koridor ketertiban umum hingga massa membubarkan diri.
