Halorakyat.id — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar persidangan terkait gugatan atas Surat Keputusan (SK) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 29 Oktober 2026. Perkara yang terdaftar dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT ini diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana dengan pihak tergugat yakni Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen. Sidang tersebut berlangsung dengan agenda penyampaian jawaban tergugat II intervensi secara elektronik serta penyerahan bukti surat dari kedua belah pihak.
Persidangan yang telah berjalan sejak Agustus 2026 tersebut mendadak memanas ketika kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyatakan sikap untuk mencabut gugatan di tengah proses persidangan. Keputusan tersebut diambil setelah Denny menilai pihak tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk menghadirkan dokumen-dokumen substantif yang selama ini menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut. Denny menyebutkan bahwa pihaknya telah berupaya mencari bukti-bukti tersebut sejak persidangan di Mahkamah Konstitusi sebelumnya.
“Tergugat, entah dengan alasan apa, tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu. Ini bukti-bukti yang sangat substantif bagi Tergugat karena objek gugatan kami adalah surat keterangan penyetaraan itu,” ujar Denny Indrayana.
Dalam gugatannya, pihak penggugat meminta agar SK Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Penggugat mendalilkan bahwa surat tersebut mengandung cacat substansi karena tidak didasarkan pada dokumen primer yang valid. Selain itu, pihak penggugat juga menyoroti adanya dugaan cacat prosedur karena surat diterbitkan oleh pejabat yang dianggap tidak berwenang dan tidak mengikuti format elektronik yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, pihak penggugat berpendapat bahwa penerbitan SK tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas yang dimaksud mencakup asas kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, hingga asas persamaan perlakuan di mata hukum. Melalui gugatan ini, pihak penggugat mendesak agar tergugat mencabut secara permanen SK penyetaraan tersebut dan menghapusnya dari buku register negara dalam kurun waktu 60 hari kerja setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
Menanggapi permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana, pihak tergugat maupun pihak terkait yakni Gibran Rakabuming Raka secara tegas menyatakan keberatan. Kuasa hukum pihak Gibran, Muhammad Rullyandi, menilai langkah pencabutan gugatan ini sebagai bentuk ketidakseriusan penggugat dalam menempuh proses hukum yang sedang berjalan. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, persetujuan dari pihak tergugat diperlukan jika penggugat ingin menghentikan perkara yang sudah masuk ke dalam tahap pemeriksaan materiil.
Majelis hakim yang memimpin persidangan sempat memberikan peringatan kepada pihak Kemendikdasmen mengenai urgensi dokumen yang dipersoalkan oleh penggugat. Hakim menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menjaga kepercayaan publik dengan menunjukkan prosedur dan substansi yang benar saat berhadapan di ruang pengadilan. Ketidakhadiran dokumen yang diminta, menurut pandangan majelis hakim, berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap validitas administrasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga terkait.
Meski mendapatkan keberatan dari pihak tergugat, Denny Indrayana tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk mencabut gugatan tersebut. Setelah menyampaikan pernyataan penutup dan tetap menghormati kewibawaan majelis hakim, Denny memutuskan untuk meninggalkan ruang sidang atau melakukan aksi walk out. Aksi tersebut menandai dinamika baru dalam persidangan panjang yang menyita perhatian publik terkait legalitas dokumen pendidikan seorang pejabat publik tinggi negara.
Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai langkah hukum lanjutan yang akan diambil oleh majelis hakim pasca-aksi walk out tersebut. Pihak Kemendikdasmen tetap bersikap bahwa mereka telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku. Kasus ini mencerminkan kompleksitas sengketa tata usaha negara yang melibatkan dokumen ijazah pejabat publik dan menuntut transparansi tinggi dalam setiap tahapan pembuktian di pengadilan.
