Halorakyat.id — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia, Ignasius Jonan, memberikan tanggapan tegas terkait kritik yang dilayangkan oleh pemerintah Singapura dan Malaysia mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia. Jonan mempertanyakan urgensi dan maksud di balik kritik terbuka yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dari kedua negara tetangga tersebut di media sosial.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagram resminya pada Kamis (22/10/2026), Jonan menyoroti adanya keterlibatan perusahaan-perusahaan asal Malaysia dan Singapura dalam pengelolaan lahan di Indonesia. Ia menilai bahwa kritik tersebut terkesan janggal karena tidak dilakukan pada masa-masa sebelumnya, padahal banyak entitas bisnis yang beroperasi di wilayah terdampak karhutla memiliki keterkaitan modal atau kepemilikan dengan perusahaan yang didirikan di kedua negara tersebut.
“Mengkritik, apalagi secara terbuka di media sosial, apalagi juga melakukan ancaman secara terbuka, menurut saya tidak akan menghasilkan outcome yang baik, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang,” tegas Ignasius Jonan.
Jonan menyayangkan penggunaan media sosial sebagai saluran untuk menyampaikan kritik dan ancaman terbuka. Menurutnya, pendekatan tersebut kontraproduktif terhadap upaya penyelesaian masalah lingkungan yang bersifat lintas batas. Ia menekankan bahwa persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme diplomatik yang lebih konstruktif dan solutif bagi semua pihak yang terlibat.
Lebih lanjut, Jonan mengingatkan bahwa seluruh negara di kawasan Asia Tenggara sebenarnya sudah terikat dalam sebuah kesepakatan regional, yakni ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Perjanjian tersebut telah ditandatangani dan diratifikasi oleh 10 negara ASEAN, termasuk Singapura dan Malaysia. Ia mempertanyakan apakah kedua negara tersebut memiliki pedoman penanganan yang berbeda di luar kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam forum ASEAN tersebut.
Mantan Menteri Perhubungan ini mengimbau agar Singapura dan Malaysia tidak menjadikan isu karhutla sebagai komoditas politik untuk melayani konstituen masing-masing. Jonan menegaskan bahwa langkah terbaik dalam menghadapi bencana ekologi adalah dengan memperkuat kerja sama nyata di lapangan. Ia membandingkan penanganan isu lintas negara lainnya seperti pemberantasan terorisme, perdagangan manusia, hingga pemberantasan narkoba yang selama ini bisa dilakukan secara kolaboratif antarnegara.
Jonan mengajak pemerintah Singapura dan Malaysia untuk duduk bersama dan memberikan kontribusi nyata, baik berupa bantuan teknologi, peralatan, maupun personel, jika memang serius ingin membantu menuntaskan persoalan karhutla. Menurutnya, setiap negara di kawasan harus memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani bencana serupa secara mandiri maupun bersama-sama.
Terkait dugaan kesengajaan dalam peristiwa kebakaran, Jonan menyatakan bahwa hal tersebut bisa ditelusuri dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil. Mengingat banyak perusahaan yang terlibat telah melantai di bursa saham Singapura atau Malaysia, ia berpendapat bahwa keterlibatan aktif dalam pengawasan dan pemberian sanksi yang fair dapat dilakukan melalui dialog antarnegara, tanpa perlu melontarkan pernyataan yang bersifat menghina atau memperkeruh situasi di ruang publik.
Penyelesaian masalah karhutla, menurut Jonan, harus dikembalikan pada semangat kerja sama regional ASEAN. Ia berharap semua pihak dapat menahan diri dari tindakan yang saling menyudutkan demi menjaga stabilitas hubungan bilateral dan mencapai solusi jangka panjang atas tantangan ekologi yang kerap muncul di kawasan ini setiap tahunnya.
