Halorakyat.id — Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari melontarkan bantahan keras sekaligus sindiran terbuka terhadap anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani menyusul polemik tuduhan penyelundupan norma dalam regulasi pemilihan presiden. Bantahan tersebut disampaikan guna merespons ramainya sorotan terhadap keabsahan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pemilu 2024.
Sorotan terhadap regulasi teknis pemilu tersebut mengemuka kembali setelah muncul klaim dari Ahmad Doli Kurnia yang mengaku tidak pernah membahas materi muatan pasal tersebut di forum parlemen. Hasyim menegaskan bahwa dalih tidak mengetahui atau tidak pernah membicarakan materi pasal tersebut tidak sesuai dengan realitas persidangan dan catatan pembahasan resmi yang melibatkan pemerintah serta seluruh lembaga penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan.
Hasyim menegaskan klarifikasi ini dipandang sangat mendesak demi meluruskan persepsi publik agar fakta mengenai peristiwa Rapat Dengar Pendapat kala penyusunan regulasi tersebut dapat dipahami secara utuh. Menurutnya, seluruh pihak yang hadir memiliki rekaman jejak yang sama dalam menyetujui draf aturan teknis pemilu sebelum resmi diundangkan menjadi pedoman pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Dalam sejumlah pemberitaan media muncul pernyataan Ahmad Doli Kurnia bahwa mengaku tidak pernah membahas revisi Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 tentang Pencalonan Capres dan Cawapres dalam RDP DPR bersama Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP, pernyataan tersebut perlu dibantah dan diklarifikasi dengan tujuan agar kita sama-sama mengetahui situasi yang terjadi dalam RDP pada waktu itu,” tutur mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Untuk memperkuat bantahannya, Hasyim membeberkan bukti formal berupa dokumen persetujuan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pembahasan Draf PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Berkas kesimpulan musyawarah tersebut dibubuhi tanda tangan basah oleh para pimpinan rapat dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga otoritas pengawas pemilu sebagai landasan kesepakatan mufakat.
Dokumen persetujuan formal tersebut ditandatangani langsung oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, bersama Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Turut membubuhkan paraf persetujuan adalah Pelaksana Harian Ketua Badan Pengawas Pemilu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heddy Lugito, serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang mewakili pihak pemerintah.
Selain figur pimpinan rapat, Hasyim juga menyinggung keterlibatan Arsul Sani yang pada masa pembahasan tersebut aktif bertindak selaku anggota Komisi II DPR RI mewakili fraksinya sebelum dilantik menjadi Hakim Konstitusi. Kehadiran Arsul Sani dalam proses perumusan norma dinilai menjadi bukti bahwa pembahasan draf rancangan aturan teknis pencalonan itu berlangsung secara terbuka di hadapan wakil rakyat dari berbagai latar belakang institusi.
Atas landasan kronologis dan dokumen autentik tersebut, Hasyim memastikan narasi yang menyebutkan adanya pembelokan atau penyelundupan pasal demi memuluskan kandidat tertentu merupakan tudingan yang sama sekali keliru. Fakta risalah rapat menunjukkan tidak ada satu pun delegasi peserta yang melayangkan nota keberatan tertulis maupun lisan terhadap rumusan Pasal 18 ayat (3) saat palu persetujuan diketuk.
Dirinya menerangkan bahwa keterlibatan aktif KPU, Bawaslu, dan DKPP di ruang rapat parlemen memperlihatkan bahwa keberadaan norma tersebut merupakan produk kesepahaman kolektif yang sah. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang ikut merumuskan draf tersebut semestinya tidak melempar tanggung jawab ke luar arena musyawarah setelah regulasi selesai diundangkan.
Hasyim kemudian menggambarkan pertanggungjawaban moral itu dengan analogi dialektika metafisik antara manusia dan malaikat penanya di alam kubur. Konsep pertanggungjawaban personal tersebut dikaitkan langsung dengan dalih lupa atau ketidaktahuan yang kini disuarakan para aktor pembuat kebijakan pemilu.
Dalam uraian refleksinya, Hasyim membayangkan pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir terhadap Ahmad Doli Kurnia dan Arsul Sani perihal kehadiran fisik mereka dalam forum perumusan, pemahaman terhadap pasal yang dipersoalkan, hingga keikutsertaan dalam memberikan restu persetujuan naskah. Hasyim memandang jawaban atas pertanyaan pertanggungjawaban tersebut sejatinya sudah disadari sepenuhnya oleh nurani masing-masing pihak yang hadir dalam forum formal tersebut.
Guna melengkapi tegurannya, mantan pimpinan lembaga penyelenggara pemilu itu merujuk ajaran moral dari Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang mengulas tentang bahaya perilaku munafik dan pengingkaran terhadap perkataan sendiri.
“Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan,” tegas mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Hingga berita ini dilaporkan, upaya konfirmasi terhadap pihak Ahmad Doli Kurnia Tandjung maupun Arsul Sani terkait tanggapan atas sanggahan terbuka mantan pimpinan KPU tersebut belum membuahkan hasil. Keduanya belum memberikan keterangan balasan terkait dokumen kesimpulan RDP yang dibeberkan Hasyim kepada khalayak.
Polemik ini semula dipicu oleh inisiatif Ahmad Doli Kurnia yang menyatakan tengah mendalami histori serta muatan materi Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Legislator Partai Golkar itu mengaku mencium kejanggalan dalam kemunculan norma tersebut di tengah bergulirnya perbincangan publik mengenai syarat administratif pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Dugaan penyelundupan pasal itu sebelumnya sempat menjadi perdebatan hangat dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi saat disinggung oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Saldi Isra pada akhir September lalu. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang berisikan 68 pasal itu sendiri secara resmi ditetapkan sebagai pengganti instrumen lama, yakni PKPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Naskah peraturan tersebut diteken langsung oleh Hasyim Asy’ari saat mengemban mandat ketua komisi pada 9 Oktober 2023 guna memuat tata cara pendaftaran, validasi berkas, hingga kepatuhan syarat kandidat. Di sisi lain, Doli mengklaim proses penggodokan peraturan di mejanya berlangsung dalam dua termin pembahasan yang terpisah.
Doli memaparkan bahwa sesi konsultasi perdana digelar DPR pada September sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia pencalonan, sementara sesi konsultasi lanjutan dihelat pascaputusan lembaga penjaga konstitusi tersebut dibacakan. Menurut ingatan politisi Senayan tersebut, klausul Pasal 18 ayat (3) sama sekali tidak termuat di dalam berkas dokumen yang disodorkan kepada para wakil rakyat di kedua sesi pertemuan komisi.
Doli berdalih pengumpulan data arsip rapat dilakukan untuk mengklarifikasi apakah draf yang dibawa ke meja sidang memang bersih dari pasal bermasalah atau justru disisipkan secara sepihak di kemudian hari. Silang pendapat antarpenyelenggara dan pengawas pemilu ini pun menjadi babak baru dinamika regulasi elektoral nasional menjelang penuntasan seluruh tahapan pesta demokrasi.
