Halorakyat.id — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA secara resmi menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait rencana pengambilalihan porsi saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang akan memberikan dampak positif signifikan bagi perbaikan kinerja keuangan perseroan di masa mendatang.
Sebagai informasi, PSBI merupakan entitas yang memegang 60 persen saham di proyek kereta cepat, sementara sisa 40 persen saham dimiliki oleh konsorsium perusahaan asal China. Struktur kepemilikan PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebanyak 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 7,08 persen, serta PT Perkebunan Nusantara I sebesar 1,03 persen.
“Terkait bagaimana jika kereta cepat nanti diambil alih oleh pemerintah, ini memberikan dampak positif bagi WIKA. Jadi saat ini konsolidasi keuangan, WIKA melakukan konsolidasi berdampak ke ekuitas negatif karena saat ini kereta cepat itu menghasilkan return yang negatif,” ujar Direktur Keuangan WIKA, Mulyadi.
Mulyadi menjelaskan bahwa keterlibatan WIKA dalam proyek tersebut selama ini memberikan beban cukup berat terhadap laporan keuangan perusahaan. Karena statusnya sebagai pemegang saham, WIKA harus mengonsolidasikan kerugian dari proyek kereta cepat tersebut, yang diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun hingga Rp1,8 triliun setiap tahunnya. Beban ini berdampak langsung pada penurunan profitabilitas serta ekuitas perseroan dalam laporan laba rugi.
Manajemen WIKA sangat berharap proses pengambilalihan oleh pemerintah melalui kementerian terkait dapat terealisasi secepatnya. Jika rencana tersebut berjalan sesuai jadwal pada tahun 2026, perseroan optimistis kinerja keuangan perusahaan akan mengalami pemulihan yang signifikan pada akhir tahun tersebut. Langkah ini dianggap sebagai angin segar yang mampu melepaskan WIKA dari tekanan beban keuangan yang berkepanjangan.
Sejalan dengan upaya tersebut, Direktur Manajemen Risiko dan Legal WIKA, Vera Kirana, mengungkapkan bahwa saat ini proses administrasi sedang berjalan. Pihak-pihak terkait yang tergabung dalam PSBI sedang menyelesaikan tahap uji tuntas atau due diligence sebagai prasyarat pengambilalihan saham oleh pemerintah.
“Jadi untuk kepemilikan saham di PSBI itu WIKA bersama KAI, demikian juga PT Perkebunan Nusantara dan Jasa Marga, itu saat ini sudah melakukan due diligence dan sebagaimana proses yang ada saat ini, kami senantiasa berkoordinasi dengan Danantara, BP BUMN, maupun ke Kementerian Keuangan,” tutur Vera Kirana.
Proses koordinasi terus dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Danantara dan Badan Pengelola (BP) BUMN. Uji tuntas ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan seluruh aspek hukum dan keuangan dalam pengalihan aset serta kewajiban berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. WIKA berkomitmen untuk terus mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah hingga seluruh rangkaian pengalihan saham selesai dilakukan sepenuhnya.
