Halorakyat.id — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa proses penyidikan terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Perkembangan signifikan ini terungkap setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang memberikan titik terang bagi aparat penegak hukum untuk menelisik lebih dalam mengenai motif di balik tindakan tersebut.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pihak berwenang dijadwalkan akan melaksanakan gelar perkara pada Kamis (19/11/2026) guna membedah keterkaitan antara aksi penyadapan yang ditemukan dengan potensi tindak pidana makar. Forum gelar perkara ini dinilai krusial untuk memetakan hubungan antara para pihak yang terlibat serta mengonfirmasi apakah kedua dugaan tindak pidana tersebut merupakan bagian dari rangkaian rencana yang terstruktur.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujar Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas.

Yusril menjelaskan bahwa kegiatan gelar perkara tersebut direncanakan berlangsung di luar Mabes Polri untuk memastikan objektivitas dan transparansi. Forum ini akan menjadi wadah bagi penyidik, para ahli hukum, serta penasihat hukum untuk saling menyampaikan pandangan serta argumen terkait bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan awal hingga saat ini.

Terkait status hukum pihak-pihak yang terlibat, Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka harus memenuhi syarat minimal dua alat bukti permulaan yang sah menurut hukum. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa hasil gelar perkara nanti bisa memicu penambahan pasal makar bagi pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau bahkan memunculkan nama tersangka baru jika ditemukan bukti yang cukup kuat.

Dalam upaya pengumpulan bukti, penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data digital di dalam komputer milik pihak yang terkait. Namun, langkah tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena sebagian besar rekaman pembicaraan yang tersimpan di dalam ponsel telah berhasil disita oleh pihak kepolisian dan kini sedang dalam tahap analisis mendalam untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang terjadi.

Menanggapi konteks makar dalam hukum positif, Yusril merujuk pada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mencakup tahapan panjang, mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga eksekusi atau pelaksanaan. Menurutnya, penyidik wajib mendalami berbagai skenario yang mungkin direncanakan oleh pelaku, termasuk tujuan untuk melumpuhkan tugas kepala negara, niat membahayakan keselamatan Presiden, hingga ancaman separatisme yang memecah belah wilayah NKRI.

Pendalaman terhadap motif dan tujuan dari aksi penyadapan ini menjadi kunci bagi aparat penegak hukum untuk menentukan pasal yang tepat dalam menjerat pelaku. Seluruh rangkaian perbuatan yang terungkap akan disinkronkan dengan fakta-fakta lapangan guna memastikan penanganan kasus ini berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan mampu mengungkap aktor intelektual di balik dugaan kejahatan terhadap kepala negara tersebut.