Halorakyat.id — Presiden Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan kepala negara pada Selasa waktu setempat. Langkah mengejutkan ini diambil menyusul tuduhan serius mengenai keterlibatan dirinya dalam praktik suap finansial senilai US$ 25 juta atau sekitar Rp 456 miliar yang terjadi tujuh tahun lalu, saat ia masih menjabat sebagai perdana menteri.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Tuduhan tersebut pertama kali dilontarkan oleh mantan wali kota ibu kota Ulaanbaatar, Nyambaatar Khishgee, yang mengklaim bahwa Khurelsukh menerima imbalan terkait proyek kereta api Tavantolgoi-Gashuunsukhait. Proyek strategis tersebut diberikan kepada konglomerat Bodi International LLC pada tahun 2019 tanpa melalui mekanisme tender kompetitif yang transparan, yang kemudian memicu kecurigaan publik serta desakan dari Partai Demokrat selaku pihak oposisi agar presiden segera meletakkan jabatannya.

“Saya tidak pernah mencuri dari rakyat atau negara saya, dan saya akan menyerahkan tugas sebagai presiden untuk kembali menjadi warga negara biasa serta bekerja sama dengan pihak penyelidik,” tegas Khurelsukh Ukhnaa.

Dalam pernyataannya, Khurelsukh membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa reputasinya telah diserang secara sistematis selama lebih dari satu bulan terakhir oleh faksi-faksi politik tertentu. Di sisi lain, pihak Bodi International LLC telah mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah keras pemberian suap kepada pejabat pemerintah, seraya menyebut tuduhan tersebut sebagai upaya pencemaran nama baik perusahaan.

Gelombang pengunduran diri tidak hanya terjadi pada posisi presiden. Wakil Menteri Kehakiman dan Dalam Negeri Mongolia, Munkh-Erdene Dembereltseren, serta Kepala Sekretariat Kabinet, Enkhbayar Battumur, dilaporkan turut mengambil langkah serupa pada Selasa yang sama. Keduanya disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan kasus yang tengah menyita perhatian publik nasional tersebut.

Pengamat politik dan akademisi dari Universitas Nasional Mongolia, Munkh-Erdene Gantulga, menilai bahwa pengunduran diri ini merupakan taktik strategis bagi sang presiden untuk menjaga citra di mata publik. Menurutnya, langkah ini dapat membangun simpati rakyat dan memungkinkan Khurelsukh untuk mencalonkan diri kembali di masa depan, mengingat rekam jejaknya dalam memenangkan pemilihan presiden sebelumnya pada tahun 2021.

Situasi politik di Mongolia sendiri memang sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu akibat konflik internal di Partai Rakyat Mongolia yang berkuasa. Negara ini bahkan sempat mengalami pergantian tiga perdana menteri berbeda dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, yang menunjukkan ketidakstabilan di tingkat eksekutif. Ketegangan ini semakin memuncak dengan adanya peringatan dari Nyambaatar Khishgee yang kini berada di luar negeri, di mana ia mengancam akan membongkar lebih banyak skandal korupsi yang selama ini tertutup oleh kedok rahasia negara.

Proses pengunduran diri Khurelsukh kini menunggu ketetapan resmi dari parlemen atau State Great Khural. Majelis Agung Negara tersebut dijadwalkan akan menggelar sidang khusus pada akhir minggu ini untuk melakukan pemungutan suara terkait penerimaan surat pengunduran diri presiden. Jika nantinya disetujui, ketua parlemen akan mengambil alih tanggung jawab sebagai presiden sementara hingga situasi politik kembali stabil.

Terlepas dari langkah politik yang diambil oleh Khurelsukh, badai korupsi ini diprediksi akan terus berlanjut. Masyarakat Mongolia kini menantikan langkah penegakan hukum lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran di balik proyek infrastruktur yang telah menjadi pemicu krisis kepemimpinan nasional tersebut. Hingga saat ini, pihak berwenang belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme investigasi yang akan dilakukan terhadap tuduhan suap yang melibatkan mantan perdana menteri tersebut.