Halorakyat.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (19/11). Pengesahan ini menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya, setelah pembahasan panjang yang juga diwarnai kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut dan meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir. Dengan ketukan palu sidang setelah mendapat persetujuan, RUU ini resmi menjadi Undang-Undang, meskipun sejumlah organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah menyuarakan keberatan atas hilangnya beberapa pasal krusial dalam draf final.
Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah telah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam rapat kerja di parlemen pada Rabu (18/11). Kedua belah pihak sepakat untuk membawa RUU tersebut ke rapat paripurna DPR guna disahkan menjadi undang-undang. Proses legislasi ini merupakan puncak dari perjalanan panjang RUU yang telah digagas sejak 23 tahun lalu dan diajukan ke DPR pada tahun 2010.
Penyusunan draf dan naskah akademik RUU ini sempat berjalan lambat, dimulai sejak September 2025 hingga Januari 2026. Namun, respons cepat dari para politikus di DPR terlihat setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil pada Agustus 2026 lalu, yang mendesak pengesahan RUU tersebut sebelum 15 Desember 2026.
Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej, yang akrab disapa Eddy, menyatakan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada RUU ini. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset, agar dapat dilakukan secara adil. Pernyataan tersebut disampaikan Eddy dalam rapat Komisi III DPR pada Rabu (18/11).
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklaim bahwa pihaknya telah ‘memproteksi’ undang-undang ini dari kemungkinan penyalahgunaan sebagai alat kekuasaan atau pemerasan oleh aparat hukum. Politisi Partai Gerindra itu, yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, tidak merinci lebih lanjut mengenai bentuk proteksi yang dimaksud. Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat memang sebelumnya telah disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Hasil telaah YLBHI terhadap draf RUU tersebut menunjukkan adanya ‘persoalan serius’ terkait hukum acara, perlindungan HAM, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, serta potensi penyalahgunaan kewenangan aparat. YLBHI menilai bahwa draf tersebut sebenarnya sudah mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, akuntabilitas, serta mengatur non-conviction-based forfeiture (NCBF), namun terdapat celah yang patut diwaspadai.
“Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya,” tegas YLBHI dalam situs resminya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti hilangnya sejumlah pasal penting dalam RUU Perampasan Aset yang baru disahkan tersebut. Salah satu pasal yang dianggap krusial dan dihilangkan adalah aturan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar atau yang dikenal dengan istilah illicit enrichment. ICW berpendapat bahwa penghapusan pasal ini menjauh dari rekomendasi Pasal 20 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), yang menganjurkan negara untuk mempertimbangkan perampasan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dari penghasilan sahnya.
Meskipun demikian, Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej telah mengungkap tujuh poin aturan utama dalam RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Poin-poin tersebut mencakup ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, meliputi korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Selain itu, aturan juga mencakup jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas, hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture), serta pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan khusus yang akan dibentuk oleh Presiden. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan pendanaan penyelenggaraan perampasan aset juga menjadi bagian integral dari aturan yang baru ini.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, juga membeberkan 10 poin penting pokok dalam rancangan undang-undang tersebut. Poin-poin ini dimulai dengan prinsip dan asas hukum yang dikedepankan guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan HAM dalam perampasan aset. Selanjutnya, RUU mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk kasus-kasus seperti investasi bodong dan perdagangan saham fiktif yang merugikan banyak korban.
RUU ini juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan prosedur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga pelaksanaan putusan, juga menjadi fokus penting. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beretika baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang turut diatur dalam undang-undang ini.
Aspek lain yang ditekankan adalah jaminan upaya optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana serta pemanfaatan aset yang dirampas untuk kepentingan masyarakat banyak. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana akan dilakukan oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya. Undang-undang ini juga membentuk pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
Poin kesembilan berfokus pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, agar perampasan aset tidak semata-mata digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Terakhir, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting untuk memastikan proses yang bersih dan akuntabel. Dengan disahkannya RUU ini, diharapkan proses penegakan hukum dalam perampasan aset dapat berjalan lebih efektif dan adil, meski dengan catatan dan kekhawatiran yang masih menyertai dari kelompok masyarakat sipil.


