Halorakyat.id — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi resmi terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang belakangan menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa penetapan WUP tersebut mencakup sebagian perairan di sekitar wilayah tersebut, bukan merupakan area konservasi Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman mengenai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65 K Tahun 2026 yang tengah ramai diperbincangkan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Anggia memaparkan bahwa penetapan wilayah pertambangan ini memiliki dasar historis yang cukup panjang, berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 lalu. Usulan tersebut kemudian sempat dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, namun saat itu wilayah perairan yang bersangkutan masih dikecualikan. Proses pengusulan terus berlanjut hingga pihak Pemerintah Provinsi Banten kembali mengajukan permohonan melalui Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2015, yang kemudian menjadi landasan bagi penetapan kebijakan dalam beberapa tahun berikutnya.

“Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegas Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia.

Kebijakan yang diterbitkan pada tahun 2026 ini, menurut Anggia, pada dasarnya hanya bersifat memperbarui dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Pihak kementerian menilai bahwa perairan di sekitar area tersebut memiliki potensi mineral yang signifikan sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, penetapan ini ditegaskan hanyalah bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan berarti pemberian izin langsung untuk melakukan kegiatan eksploitasi atau pertambangan.

Setiap proses untuk menuju penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) dipastikan akan melalui prosedur yang sangat ketat dan berlapis. Pihak kementerian wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam tahapan tersebut, aspek kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut, serta persetujuan lingkungan akan menjadi pertimbangan utama pemerintah.

Lebih lanjut, Anggia kembali memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun izin pertambangan yang telah diterbitkan untuk wilayah perairan tersebut maupun di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Penetapan WUP ini sama sekali tidak mengubah peruntukan status konservasi wilayah tersebut, serta tidak mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan strategis nasional yang harus dijaga kelestariannya. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga integritas kawasan konservasi di tengah upaya pengelolaan sumber daya mineral yang terukur sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini.