Halorakyat.id — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan bersejarah ini dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi oleh sejumlah Wakil Ketua DPR RI di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Agenda tunggal dalam pertemuan ini adalah persetujuan pengesahan RUU yang telah dinantikan publik selama hampir dua dekade tersebut.
Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memaparkan laporan menyeluruh mengenai proses pembahasan RUU tersebut di tingkat panitia kerja. Ia menjelaskan bahwa beleid ini merupakan hasil kerja keras legislatif sejak September 2025 dan merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yang telah menunggu selama 18 tahun lamanya.
“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Dalam forum tersebut, Puan Maharani sempat melontarkan pertanyaan kepada seluruh anggota dewan yang hadir mengenai persetujuan terhadap naskah RUU tersebut. Seluruh anggota yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan setuju, sehingga aturan tersebut kini resmi menjadi produk hukum negara.
Pemerintah turut hadir dalam rapat tersebut dengan diwakili oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Kehadiran perwakilan pemerintah ini menegaskan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menuntaskan regulasi ini.
Habiburokhman secara khusus memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai berperan besar dalam mengawal proses legislasi. Menurutnya, instruksi tegas dari pimpinan DPR sejak tahun lalu menjadi kunci percepatan pembahasan RUU ini di Komisi III hingga mencapai tahap finalisasi.
Diharapkan dengan disahkannya undang-undang ini, negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat dalam melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Keberadaan aturan ini dipandang sebagai langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang selama ini menghadapi kendala dalam pengembalian kerugian negara secara maksimal.
Legislasi ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga menekankan pada aspek pengembalian aset yang disita untuk dikembalikan kepada kas negara. Proses panjang yang melibatkan berbagai fraksi di Komisi III ini akhirnya mencapai titik terang setelah melalui perdebatan yang intensif selama masa pembahasan tingkat pertama.
Setelah disahkan, undang-undang ini akan melalui tahap administrasi kenegaraan sebelum nantinya diundangkan secara resmi dalam lembaran negara. Langkah ini menjadi penanda penting bagi penguatan sistem hukum nasional dalam meminimalisir ruang gerak bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang selama ini sering kali menyembunyikan hasil kejahatannya di dalam maupun luar negeri.


