Halorakyat.id — Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait adanya operasi politik di balik polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Willem merespons klaim Jokowi yang menyebut adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan isu dokumen pendidikan tersebut untuk kepentingan politik tertentu.
Menurut Willem, narasi yang dibangun mengenai ijazah Gibran bukanlah persoalan administratif pendidikan semata, melainkan rangkaian gerakan yang terstruktur. Ia menilai upaya untuk mempersoalkan keaslian ijazah tersebut memiliki target strategis yang berkaitan langsung dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2029 mendatang.
“Pernyataan Pak Jokowi menanggapi isu ijazah Mas Wapres ada operasi politik dan ada penumpang gelap membuat kebakaran jenggot tentu punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay.
Willem memaparkan bahwa pola serangan melalui isu ijazah ini sebelumnya pernah menimpa Joko Widodo selama hampir dua tahun. Saat itu, isu tersebut sempat bergulir hingga ke ranah hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum akhirnya mereda. Ia mengklaim bahwa terdapat aktor-aktor besar di balik upaya-upaya tersebut, yang kini disebutnya kembali bergerak menyasar posisi Wakil Presiden.
Lebih lanjut, ia menyoroti keterlibatan sejumlah tokoh dalam upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan dokumen pendidikan tersebut. Willem menduga bahwa langkah tersebut bukan sekadar menguji legalitas, melainkan sebuah upaya sistematis untuk menggugurkan posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia melalui jalur pemakzulan. Jika langkah di Mahkamah Konstitusi dinilai tidak membuahkan hasil, ia menduga isu ini akan terus digulirkan ke ranah parlemen oleh pihak-pihak yang sama.
Analisis yang dibangun Bara JP menyebutkan bahwa popularitas Gibran di mata masyarakat menjadi faktor utama mengapa serangan politik ini muncul. Kekuatan politik yang dimiliki oleh Gibran dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu yang sedang bersiap menghadapi kontestasi Pemilu 2029. Oleh karena itu, isu ijazah digunakan sebagai alat untuk mendegradasi legitimasi politik tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh.
Tidak berhenti pada sosok Gibran, Willem juga mengkhawatirkan bahwa gerakan serupa dapat diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menduga bahwa isu ijazah dapat menjadi alat politik ketiga, di mana latar belakang pendidikan Presiden Prabowo yang merupakan lulusan luar negeri kemungkinan besar akan dipersoalkan dengan narasi yang serupa. Baginya, rangkaian isu ijazah ini merupakan operasi politik yang terencana untuk menghalangi langkah tokoh-tokoh tertentu dalam peta persaingan politik nasional.
Sebelumnya, Joko Widodo telah menegaskan bahwa polemik mengenai ijazah dirinya maupun ijazah Gibran adalah bagian dari operasi politik yang dimainkan oleh pihak yang disebutnya sebagai penumpang gelap. Jokowi menegaskan bahwa ia telah menyadari adanya skenario tersebut sejak awal, namun ia memilih untuk menyikapinya dengan tenang sebagai bagian dari dinamika politik yang biasa terjadi di Indonesia.
