Halorakyat.id — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi polemik mengenai posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan saat ini. Pernyataan tersebut muncul menyusul spekulasi dari Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang menduga PSI sudah tidak lagi menjadi bagian dari koalisi karena tidak lagi memiliki perwakilan di jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Herman Khaeron menegaskan bahwa keputusan terkait keanggotaan sebuah partai dalam koalisi pemerintah merupakan wewenang penuh dari pimpinan koalisi. Dalam hal ini, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya mekanisme evaluasi tersebut kepada pimpinan Partai Gerindra sebagai pihak yang memimpin koalisi pemerintahan saat ini.
“Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Isu mengenai status PSI mencuat setelah tiga kadernya, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha, memutuskan untuk mundur dari jabatan di kabinet pada 9 November 2026. Mundurnya para menteri dan wakil menteri tersebut memicu asumsi dari berbagai pihak mengenai keberlanjutan dukungan PSI terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menegaskan bahwa posisi koalisi sebuah partai tidak ditentukan oleh keberadaan kader di kabinet, melainkan melalui keputusan organisasi partai secara kelembagaan. Grace memastikan bahwa komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap teguh meski saat ini tidak ada kader PSI yang duduk di kursi eksekutif pemerintahan.
Senada dengan Grace, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, juga memberikan penegasan serupa terkait sikap politik partainya. Ia menyatakan bahwa PSI tetap berada di barisan pendukung pemerintah dan akan terus mengawal program-program yang dianggap prorakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Herman Khaeron juga menyinggung mengenai proses pengisian posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada agenda pertemuan khusus antara partai-partai koalisi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas nama pengganti, meski konstitusi mengharuskan adanya dua nama calon wakil presiden yang diserahkan kepada MPR RI.
Herman menyebutkan bahwa batas waktu yang ditetapkan oleh MPR RI untuk penyerahan dua nama calon wakil presiden adalah 25 November 2026. Terkait posisi Partai Demokrat dalam proses tersebut, ia memastikan bahwa partainya akan tetap patuh dan mengikuti arahan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam menyikapi dinamika politik nasional yang sedang berlangsung saat ini.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Partai Gerindra selaku pemimpin koalisi mengenai evaluasi status keanggotaan partai-partai di dalam koalisi pemerintah pasca-perubahan formasi kabinet. Situasi politik nasional masih terus dipantau oleh berbagai pihak, terutama terkait penyelesaian pengisian jabatan wakil presiden yang menjadi agenda krusial bagi stabilitas pemerintahan dalam waktu dekat.


