Halorakyat.id — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak seluruh perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi agar tidak menaikkan tarif maupun membebankan biaya tambahan kepada konsumen pasca-terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Regulasi baru yang mengatur tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital tersebut secara khusus menetapkan pembatasan biaya platform maksimal sebesar 8 persen.
Lembaga perlindungan konsumen tersebut menilai bahwa kebijakan mengenai batasan biaya platform wajib dijalankan secara transparan, adil, serta mengedepankan hak-hak masyarakat pengguna jasa. Pemerintah pusat diharapkan melakukan pengawasan ketat agar penataan ekosistem transportasi digital tidak justru memicu timbulnya persoalan baru di tengah publik.
Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, menekankan pentingnya pengawasan yang efektif dan berkelanjutan terhadap implementasi batas atas biaya platform tersebut. Langkah ini dinilai sangat krusial agar penyesuaian aturan tidak berdampak buruk pada daya beli masyarakat maupun keterjangkauan tarif transportasi umum berbasis digital.
“Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menata ekosistem transportasi digital justru membuka ruang bagi munculnya biaya tambahan, kenaikan tarif, atau penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya merugikan konsumen,” kata Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo dalam keterangan tertulisnya.
Rio mengingatkan agar pembatasan potongan platform sebesar 8 persen tidak dijadikan alasan oleh manajemen aplikator untuk berburu keuntungan baru. Pengurangan potensi pendapatan atau penurunan tingkat profitabilitas perusahaan diharapkan tidak direspons dengan menciptakan celah bisnis lain yang berpotensi membebani para pengguna jasa secara tidak wajar.
Menurut lembaga konsumen tersebut, pemerintah memiliki kewajiban moral dan legal untuk memastikan bahwa penetapan regulasi ini dapat mempertahankan tingkat keterjangkauan ongkos transportasi. Jangan sampai pembatasan biaya platform justru berdampak langsung pada melambungnya total biaya perjalanan yang harus dibayarkan oleh penumpang harian.
Dalam penyusunan aturan turunan terkait formula tarif transportasi daring, lembaga ini mendorong adanya keterlibatan publik dan unsur konsumen secara bermakna. Langkah inklusif tersebut sangat dibutuhkan agar proses penentuan tarif tidak semata-mata menjadi ajang negosiasi bilateral antara pihak regulator dan para pelaku usaha aplikator.
Penetapan besaran ongkos idealnya mempertimbangkan titik keseimbangan antara keberlanjutan bisnis para penyedia platform, tingkat pendapatan para mitra pengemudi, serta kemampuan finansial masyarakat secara luas. Dengan demikian, ekosistem transportasi digital dapat terus tumbuh harmonis tanpa ada pihak yang dikorbankan.
Selain persoalan biaya, tingkat keselamatan, kenyamanan, serta keamanan pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi juga diminta untuk tidak dikompromikan. Efisiensi operasional maupun penyesuaian strategi bisnis internal perusahaan tidak boleh mengorbankan standar keselamatan dasar yang menjadi hak utama setiap konsumen.
“Jangan sampai penurunan potensi pendapatan atau profitabilitas perusahaan akibat kebijakan ini justru direspons dengan mencari celah bisnis baru yang merugikan masyarakat,” ujar Rio menambahkan.
Aturan keselamatan yang ketat, kemudahan akses sistem pengaduan konsumen, hingga penanganan insiden darurat harus tetap mendapat alokasi investasi yang memadai dari para pengelola platform. Pengurangan anggaran yang menyasar fasilitas perlindungan pengguna dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menegaskan bahwa penyesuaian struktur biaya internal sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan aplikator. Efisiensi bisnis harus dicapai melalui inovasi manajemen dan optimalisasi teknologi, bukan dengan mengorbankan kualitas fasilitas keselamatan yang diterima oleh penumpang.
Lebih lanjut, seluruh perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis platform digital diwajibkan untuk patuh sepenuhnya pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Kepatuhan terhadap aturan hukum negara bukanlah opsi fleksibel, melainkan kewajiban mutlak sebagai wujud iktikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.
Pemerintah diminta untuk melengkapi regulasi ini dengan mekanisme pemantauan harian, transparansi rincian struktur komponen biaya, serta penegakan hukum yang tegas tanpa tebang pilih. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau praktik tersembunyi yang merugikan konsumen, tindakan korektif dan sanksi terukur harus segera diterapkan.
Penjabaran komponen biaya tarif secara terbuka juga menjadi aspek kunci yang dituntut untuk disampaikan secara jujur kepada masyarakat. Keterbukaan informasi harga tidak hanya memenuhi hak dasar konsumen, tetapi sekaligus memudahkan otoritas berwenang dalam mengukur tingkat kepatuhan aplikator terhadap regulasi nasional yang telah ditetapkan.
